REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif puskesmas. Tarif berobat ke Puskesmas pun naik dari Rp3.000 menjadi Rp15.000. Hal ini, menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, terbitnya Perda terbaru itu atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi saat ini, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya kenaikan tarif ini tidak boleh membebani. Saya yakin kenapa? Karena kondisi saat ini tidak membebani kepada pasien. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang sudah cukup membaik,” katanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/1/2023).
Bambang mengatakan, dengan penyesuaian tarif ini akan membuat pelayanan seluruh Puskesmas di Kota Bandung kepada para pasien akan semakin meningkat.
“Kita punya Perda terbaru terhadap penyesuaian tarif untuk layanan puskesmas dan ini perlu ada semacam edukasi dan sosialisasi secara masif,” katanya.
Nantinya, kata dia, seluruh Puskesmas di Kota Bandung akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan menjadi BLUD, seluruh Puskesmas dapat melakukan pengelolaan keuangan sendiri, termasuk pengolahan dari sisi pengadaan barang dan jasa yang selama ini berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Bahwa 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung kami dorong menjadi dan sudah ada yang menjadi BLUD. Jadi mau tidak mau, beban APBD untuk penyelenggaraan puskesmas itu kami kurangi,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, dengan adanya penyesuaian terhadap tarif tersebut puskesmas tidak lagi mensubsidi pasien umum.
“Jadi tarif lama itu kira-kira tahun 2010, berarti sudah 14 tahun. Sementara harga kebutuhan untuk obat, alat kesehatan, dan lain sebagainya, kan tiap tahun juga naik. Dengan tarif sebelumnya Rp3.000 puskesmas itu mensubsidi pasien umum,” kata Anhar.
Anhar memastikan dengan penyesuaian tarif menjadi Rp15.000 tidak akan berpengaruh bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau yang pasien BPJS memang tidak akan terdampak sama sekali, mau naik lima kali lipat, 10 kali lipat, karena mereka memakai BPJS, pasti gratis,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
