REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025 soal kualitas pelayanan publik di Kota Bandung diungkap ke publik. Hasilnya, sebagian besar warga menilai pelayanan pemerintah sudah berjalan baik dengan petugas yang kompeten dan profesional, meski masih berharap peningkatan dalam kecepatan respons dan penanganan masalah perkotaan.
Survei sendiri, dilakukan pada akhir September hingga awal Oktober 2025 dengan metode daring berstandar nasional. Survei diikuti 150 responden yang mewakili lebih dari 80 persen wilayah kecamatan di Kota Bandung, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error delapan persen.
Hasil survei mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I 2025 mencapai 89,09, masuk kategori sangat baik. Namun pada Triwulan III nilainya turun menjadi 85,22 karena sebagian warga menilai kecepatan dan hasil layanan belum sepenuhnya sesuai harapan.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan, hasil survei IKM di Kota Bandung pada semester 1 mencapai 89,09. Farhan mengakui dengan poin tersebut pelayanan publik saat ini sudah berjalan baik. Namun, masih ada sekitar 10 persen area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kecepatan respons dan efektivitas jalur pengaduan masyarakat.
“Masih belum cukup baik, tapi kita sudah menargetkan supaya bisa mencapai angka mendekati 90. Sekarang masih di kisaran 88–89,” ujar Farhan, di acara Simposium Survei Kepuasan Masyaralat Semester 1 Tahun 2025 di Lingkungan Pemkot Bandung di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pelayanan publik Kota Bandung sudah berada dalam kategori sehat dan hampir paripurna. Namun, ia menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita merespons kebutuhan masyarakat, dan itu akan kita mulai dari hal yang paling dasar, terutama dari jalur pengaduan,” kata Farhan.
Menurut Farhan, masalah perkotaan seperti banjir dan sampah bukanlah isu jangka pendek yang bisa diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan penguatan organisasi di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Itu bukan sekadar soal pengaduan, tapi masalah bersama. Jadi organisasi kita juga harus kuat, bekerja bersama dengan seluruh perangkat pemerintah kota,” katanya.
Farhan memastikan Pemkot Bandung tengah menyiapkan sistem pengaduan publik yang lebih responsif dan terintegrasi agar setiap keluhan warga bisa ditangani secara cepat dan terukur. Upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target IKM 90 dan memperkuat kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah kota.
Sementara menurut CEO Koran Gala yang melakukan survei IKM Kota Bandung, Noe Firman Rachmat, temuan ini menunjukkan masyarakat mengakui profesionalisme petugas, tapi masih menginginkan sistem respons yang lebih cepat dan terintegrasi, terutama dalam menangani keluhan.
Dalam unsur pelayanan publik, tingkat kepuasan warga terhadap profesionalisme petugas mencapai 86 persen, sementara 83,4 persen menilai hasil layanan yang diterima baik atau sangat baik. Sebanyak 78,7 persen responden menilai biaya layanan publik sesuai dan terjangkau.
Namun, kecepatan dan efektivitas pengaduan masih menjadi catatan. Walau 92 persen responden menyatakan tersedia saluran pengaduan publik, hanya 20,7 persen yang menilai mekanisme pengaduan berjalan efektif.
“Ini menjadi masukan penting agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi dan mempercepat tindak lanjut setiap laporan masyarakat,” kata Noe.
Survei juga mengidentifikasi sejumlah isu kota yang paling memengaruhi penilaian publik. Kemacetan (43,3 persen), pengelolaan sampah (31,3 persen), banjir (40 persen), dan kualitas udara (31,3 persen) menjadi faktor utama yang menurunkan persepsi warga terhadap kinerja pemerintah kota.
Meski demikian, aspek ekonomi dan kesejahteraan seperti harga kebutuhan pokok dan peluang kerja mendapat penilaian relatif stabil. Hal ini menunjukkan fokus warga lebih tertuju pada pelayanan langsung yang bersinggungan dengan aktivitas harian.
Dibandingkan dua tahun sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak 2023. Penurunan pada Triwulan III 2025 dianggap bersifat sementara akibat meningkatnya beban layanan pada periode padat aktivitas masyarakat.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 90,0 pada tahun 2026, dengan porsi layanan cepat dan sangat cepat minimal 70 persen serta pengelolaan pengaduan publik yang dinilai baik oleh sedikitnya 40 persen warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika