REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Masyarakat beberapa pekan ini dihebohkan oleh skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) melalui platform pinjaman online (pinjol) yang disediakan oleh ITB dan sejumlah kampus. Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Saleh pun menanggapi hal ini. MUI mendorong adanya optimalisasi lembaga filantropi Islam khususnya untuk pendidikan.

"Solusinya MUI tentu mendorong optimalisasi lembaga filantropi Islam dalam hal ini lembaga zakat infaq shodaqoh bisa menaruh perhatian terhadap penyaluran bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dan kesulitan pembiayaan," ujar Asrorun Niam di Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

Asrorun mengatakan bentuk penyaluran zakatnya beragam, mulai dari zakat hingga qardhul hasan (utang tanpa riba). Dengan adanya penyaluran tersebut diharapkan, bisa memudahkan mahasiswa untuk meneruskan kuliahnya tanpa putus.

Selain itu, Asrorun Niam juga menyoroti peran negara di dalam menjamin aksesisbilitas pendidikan bagi masyarakat. Lembaga keuangan perlu meregulasi agar pinjol tidak menjadi instrumen yang merugikan masyarakat.

"Bukan soal pinjolnya, pinjaman bisa offline bisa online, tetapi pinjaman yang terjamin keamanan dari aspek regulasi dan keamanan dari aspek syari. Jangan sampai terjebak kepada aktifitas yang bersifat ribawi sehingga merugikan para pihak juga melanggar ketentuan agama," katanya.

Terakhir, Asrorun juga memandang perlu  dioptimalkan dana pihak ketiga dalam bentuk wakaf. Manfaatnya tentu untuk kepentingan pendidikan. "Jadi secara bergulir bisa berpindah dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain, pokoknya tetap tetapi manfaatnya bisa membiayai perkuliahan anak-anak yang punya talenta punya keinginan untuk kuliah tapi ada kesulitan pendanaan. Di samping iktiar kampus," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika