Kamis 28 Mar 2024 11:12 WIB

Banyak Dilanda Bencana, Pelija Desak Pemprov dan DPRD Jabar Lakukan Audit Lingkungan

Pemprov dan DPRD Jabar melakukan evaluasi terhadap perizinan-perizinan

Dialog lingkungan yang bertajuk Perlukah Audit Lingkungan
Foto: Dok Republika
Dialog lingkungan yang bertajuk Perlukah Audit Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Beberapa pekan ini, bencana alam melanda berbagai wilayah di Jabar. Yakni, dari mulai banjir bandang di Garut, gempa di Kabupaten Cianjur, kemudian gempa di Kabupaten Sumedang, angin tornado di Kabupaten Bandung, dan terakhir banjir dan longsor di Kabupaten Bandung Barat.

Melihat kondisi ini, para aktivis Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija), mendesak Pemerintahan Provinsi dan DPRD Jabar untuk segera melakukan audit lingkungan. Pelija sendiri, merupakan lembaga yang berbasis lingkungan dan sudah berdiri selama 10 tahun di Jabar. 

Baca Juga

Direktur Eksekutif Pelija, MQ Iswara mengatakan, pihaknya turut berduka cita yang mendalam dan keprihatinan atas bencana yang terjadi di Jabar akhir-akhir ini. Seperti banjir bandang di Garut, gempa di Kabupaten Cianjur, kemudian gempa di Kabupaten Sumedang, angin tornado di Kabupaten Bandung, dan terakhir banjir dan longsor di Kabupaten Bandung Barat.

"Yang pertama kami dari Pelija Foundation lembaga yang bergerak di lingkungan menyampaikan turut  berduka cita duka mendalam atas terjadinya bencana di Jabar," ujar Iswara dalam dialog lingkungan yang bertajuk “Perlukah Audit Lingkungan,” yang digelar di Hotel Savoy Homan, Rabu, (27/03/2024).

Iswara pun mendesak agar Pemprov beserta DPRD Jabar segera melakukan audit lingkungan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan berdampak pada masyarakat. 

Selain mengaudit lingkungan, Iswara juga meminta Pemprov dan DPRD Jabar melakukan evaluasi terhadap perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan. Karena, izin tersebut bisa saja dapat menyebabkan kerusakan untuk lingkungan.  

"Potensi gempa atau bencana di Jabar  itu cukup banyak, jadi kami mengharapkan sebelum audit lingkungan itu dilakukan, kami berharap pemerintah melakukan moratorium terhadap izin-izin baru dan mengevaluasi izin-izin yang sudah dikeluarkan," paparnya. 

 

Menurut Iswara, hal tersebut dilakukan agar nantinya Pemprov dan DPRD Jabar memiliki data yang lebih akurat terkait dengan kondisi yang sekarang, sehingga bisa dilakukan pemetaan daerah yang rawan bencana.

 

"Dengan data tersebut kita dapat melakukan mitigasi bencana dan early warning system yang lebih baik. Tidak seperti sekarang kejadian bencana sangat luar biasa yang tidak diduga-duga," katanya.

 

"Sehingga nantinya kita tidak mengeluarkan izin yang kemudian pada saat pemanfaatannya kurang sesuai dengan izin yang diberikan dapat menimbulkan korban pada masyarakat Jabar," imbuhnya.

 

Terakhir, Iswara mengingatkan akan bahaya luar biasa, yakni Sesar Lembang. Menurutnya, jika peristiwa Sesar Lembang terjadi maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

 

"Dan kami Pelija mengingatkan ada bahaya lain yang mungkin kita lupa, kita hidup di kawasan sesar Lembang yang kalau itu sampai terjadi itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement