REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat politik Unpad, Firman Manan menilai reformasi tata kelola pemerintahan Kota Bandung tidak berjalan maksimal usai Wakil Wali Kota Bandung Erwin jadi tersangka korupsi. Ia menilai akar masalah tersebut karena prinsip profesional dalam penempatan pejabat tidak diterapkan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan Wawali Bandung Erwin dan Ketua DPD Nasdem sekaligus anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Modusnya, mereka meminta jatah proyek dan dapat menunjuk penyedia barang dan jasa.

Firman menuturkan jabatan-jabatan strategis seharusnya diisi melalui sistem yang berbasis pada kompetensi, integritas, dan kinerja. Bukan melalui transaksi politik atau pertimbangan nonteknis.

“Kasus ini mengindikasikan adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan, yang berujung pada melemahnya integritas birokrasi,” ucap Firman belum lama ini. 

Menurut Firman, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan. Firman mengatakan hal itu merugikan keuangan daerah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Firman menilai momentum ini harus dimanfaatkan oleh Wali Kota Bandung untuk mengembalikan arah reformasi birokrasi ke jalur yang benar. Langkah konkret yang dapat dilakukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat birokrasi, memastikan penempatan berdasarkan prinsip profesionalitas dan integritas, serta mereformasi tata laksana pemerintahan dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar retorika. Harus ada keberanian untuk membersihkan sistem dari praktik-praktik yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.

Firman juga mengingatkan pentingnya menjaga psikologis aparat birokrasi agar tetap fokus dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Meski tengah menghadapi tekanan akibat kasus korupsi yang menyeret pejabat daerah.

Ia menambahkan pihaknya menantikan langkah tegas dan transformatif dari Wali Kota Bandung untuk memastikan pemerintahan di Kota Kembang benar-benar berjalan demi kepentingan rakyat. Dan bukan kepentingan kelompok atau individu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika