REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG –  Pimpinan DPRD Provinsi Jabar mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jabar menambah jumlah SMAN di 2025. Hingga kini, banyak lulusan SMP di Provinsi Jawa Barat yang mengalami putus jenjang pendidikan karena minimnya ketersediaan SMA.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Sholeh di tengah rangkaian pembahasan DPRD Jabar dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar 2022 menunjukkan, terdapat 1.982 SMP negeri di Provinsi Jabar. Sementara jumlah SMA Negeri di Provinsi Jabar sebanyak 514 unit. Menurut Oleh, DPRD mendorong Pemprov Jabar agar segera membangun SMA Negeri.

Permasalahan ketimpangan jumlah SMP dan SMA tersebut, ungkap dia, kerap terjadi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yang lebih memprihatinkan lagi, papar Oleh, di saat PPDB, masih banyak warga kurang mampu yang tidak terakomodasi oleh ketersediaan bangku sekolah.  

‘’Masih ada sekitar 130 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri,’’ ujarnya kepada Republika di Kantor DPRD Jabar, Kamis (25/7/2024). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tegas Oleh, kewenangan pengelolaan SMA menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.  

Minimalnya jumlah SMA yang ada, sebut Oleh, setengahnya dari jumlah SMP di Provinsi Jabar. Pihaknya berharap, desakan rasionalisasi jumlah SMA itu bisa direalisasikan di 2025.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika