REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir mengakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum merata. Program makan gratis Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka itu belum menyentuh ke wilayah pelosok.
Menurutnya, kondisi tersebut dikarenakan saat ini baru ada satu dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia program MBG. Sedangkan berdasarkan estimasi minimal harus ada 80 SPPG agar program ini merata dan sampai ke pelosok Bandung Barat.
"Untuk tahap pertama tentu kami mengikuti target yang ditetapkan oleh pusat ada satu dapur melayani 3.500 penerima. Tapi memang ini sepenuhnya dari pusat. Di Bandung Barat siswa ada 240 ribu. Kalo misalkan satu dapur 3.000 porsi, berarti kurang lebih membutuhkan 80 dapur untuk mengakomodir semuanya," ujar Ade Zakir saat meninjau pelaksanaan MBG di Batujajar, Selasa (14/1/2025).
Selain pembuatan SPPG guna pemerataan makan bergizi, kata Ade, Pemkab Bandung Barat juga masih menunggu regulasi teknis dari Badan Gizi Nasional terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. Lantaran, saat ini tugasnya baru sebatas melakukan monitoring pembagian.
"Namun kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mengingat Pemerintah Kabupaten sekarang hanya memonitoring agar MBG berjalan lancar dan sesuai rencana," katanya.
Meski begitu, Ia optimis bisa memenuhi target pelaksanaan MBG hingga kewilayahan pelosok Bandung Barat, terutama di wilayah selatan yang membutuhkan perlakuan khusus mulai dari pasokan pangan hingga proses distribusi. Mengingat beberapa wilayah diantaranya sulit diakses.
"Nanti mungkin disesuaikan dengan wilayah karakter Bandung Barat. Batujajar ini kan wilayah perkotaan, mungkin nanti wilayah selatan ada perlakuan khusus. Yang pasti kita dukung program MBG ini dan saya yakin kalau saya cek dan lihat ini siswa senang. Tapi memang masih menunggu dari pusat," katanya.
Kepala SPPG Batujajar Gilang Prakos mengatakan, untuk pemilihan menu ini pihaknya sudah melibatkan ahli gizi. Sehingga menu makanan yang diberikan kepada siswa maupun ibu hamil tentunya disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing.
"Semuanya melibatkan ahli gizi, ini sesuai dengan golongan-golongannya. Tentunya kelas 1-3 gizinya berbeda dengan kelas 4-6 sehingga dibuat sesuai kebutuhan," ujar Gilang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika