REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Permasalahan banjir hingga sampah saat ini masih dikeluhkan warga Kota Bandung. Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara, hal tersebut terungkap saat pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat di Kota Bandung. Tepatnya, saat Reses II, masa sidang 2024-2025, di Aula Yayasan Esa Nugraga Jl. PLN Dalam I, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Senin (10/3/2025).
MQ Iswara mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Agar, tidak terus terulang setiap tahunnya.
"Pemprov dan DPRD Jabar saat ini sedang menata kembali bagian hulu dan hilir agar mencegah terjadinya banjir saat cuaca ekstrem melanda. Kita juga sudah meminta untuk melakukan moratorium di Kawasan Bandung Utara sebagai upaya dalam menangani masalah banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya," ujar Iswara.
Selain itu, Iswara juga membeberkan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov dan DPRD Jabar sebagai upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Iswara mengatakan, sekitar Rp5 triliun lebih anggaran efisiensi yang sudah dikumpulkan. Angka ini sesuai target yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. "Alhamdulillah, menindaklanjuti intruksi presiden, kami DPRD dan Pemprov Jabar sudah melakukan efisiensi di berbagai belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, perjalanan ke luar negeri, rapat-rapat di luar kantor, sewa gedung, ATK dan belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas semua kami pangkas," papar Iswara.
"Hasilnya melebihi target awal. Ditargetkan sekitar Rp4 triliun, nyatanya hari ini kita berhasil efisiensi sekitar Rp5,5 triliun," imbuh Iswara disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat.
Menurut Iswara, hasil dari efisiensi anggaran yang telah dilakukan ini akan dialihkan untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Seperti infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, fasilitas dan sarana kesehatan untuk menurunkan angka stunting, elektrifikasi dan fasilitas lalin, hingga ruang kelas baru (RKB).
"Prinsipnya semua hasil efisiensi ini akan dialihkan untuk pembangunan yang lebih berkualitas di Jabar menuju Jawa Barat Istimewa," kata Politisi Partai Golkar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika