REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Memberantas premanisme harus dilakukan negara bersama swasta, tak bisa jalan sendiri. Kebersamaan akan membuat pelaku premanisme menyadari, mereka harus mengikuti aturan dan menjunjung tinggi etika dan nilai persatuan serta kekeluargaan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin apel kesiapsiagaan Satgas Antipremanisme di kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

"Satgas ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik pemalakan dan intimidasi yang sering terjadi di berbagai sektor," kata Dedi Mulyadi, di Karawang.

Ia menyampaikan apel kesiapsiagaan tersebut menjadi penanda siap dan siaganya jajaran Satgas untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya dalam menyambut Lebaran 2025.

Menurut dia, Satgas Antipremanisme dibentuk di antaranya bertujuan untuk melindungi warga.

"Yang disebut warga ini masyarakat biasa, petani, pedagang, buruh, hingga pengusaha. Semuanya harus dilindungi karena premanisme itu berlangsung mulai dari pasar, jalan, sampai ke kawasan industri," katanya.

Ia menyebutkan bahwa selama ini seringkali terjadi kasus pemalakan yang dialami sopir truk di jalan, pedagang di pasar hingga pelaku industri di kawasan industri.

Dengan demikian, katanya, Satgas Anti-Premanisme di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat akan bertindak tegas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa selama ini Satgas Anti-Premanisme sudah beroperasi. Bahkan jika ditotalkan, Satgas ini telah menangkap lebih dari 20 pelaku aksi premanisme di berbagai daerah seperti di Bekasi, Subang, dan di daerah lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika