REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ono Surono membantah telah memerintahkan Kepala Desa Pasir Munjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk mengkritisi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan peristiwa bencana pergerakan tanah di wilayahnya.

Sebelumnya, beredar video viral Kepala Kades Pasir Munjul meminta agar Pemerintah Provinsi Jabar memperhatikan warga yang terkena musibah pergerakan tanah. Kades tersebut, mengaku mengenal baik Dedi Mulyadi dan meminta Gubernur Jabar tersebut untuk datang ke desanya.

Menurut Ono, ia hanya meminta para Kades menyampaikan harapannya kepada pemerintah yang hingga kemarin belum juga memberikan bantuan secara tuntas.

"Saya ke Desa Pasir Munjul untuk melihat kondisi masyarakat yang terkena musibah pergerakan tanah, ada 250 orang kehilangan tempat tinggal, 58 rumah rusak berat. Saya baru pertama kali kesana dan baru pertama kali juga bertemu dengan kepala desa. Namanya juga sampai saat ini saya belum hapal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dan kepala desa tersebut," ujar Ono kepada wartawan, Selasa (17/5/2025).

Ono menjelaskan, saat memantau, meninjau dan memastikan pemerintah hadir di lokasi bencana, ia menanyakan harapan Kades Pasir Munjul. "Dan dijawab seperti itu, memang ada skenario? Tidak ada, ya memang seperti itu. Memang saya bisa nyuruh? Ya tidak bisa, karena saya juga tidak dekat dengan kades. Tidak mungkin juga saya memberikan titah kepada kades tersebut," paparnya.

Tapi intinya, kata Ono, ia hanya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Mungkin, Kades Pasir Munjul menyampaikan hal seperti itu dalam kondisi yang panik. "Bayangkan, logistik untuk makan hari itu akan habis, sementara belum ada kepastian dari pemerintah kapan bantuan akan datang. Nasib rakyatnya juga belum jelas. Mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar," katanya.

Menurut Ono, bila Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus warga Pasir Munjul, tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya bicara atas titah dirinya. "Banyak saksi kok, ada Wakil Ketua dan anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf desa tersebut, ada masyarakat juga. Saya pastikan saya tidak memerintahkan dan hanya meminta harapan dari kades, Dan itu realitanya," kata Ono.

"Semoga Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta tidak sensi lah dengan hal-hal tersebut. Kades juga kan rakyat yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi seperti itu," imbuhnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika