REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyampaikan Manifesto MMS dalam Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Sabtu (22/11/25). Manifesto tersebut diposisikan sebagai peta jalan strategis untuk memulihkan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam konteks peradaban Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan persoalan Sunda tidak lagi dapat dipandang sebagai isu parsial, melainkan persoalan sistemik yang saling terkait.
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif serta keberanian mengambil keputusan strategis,” ujarnya.
Dindin memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Sunda Raya, mulai dari ketimpangan fiskal atas pengelolaan kekayaan alam, terpinggirnya kebudayaan, ketertinggalan pendidikan, rapuhnya ekonomi rakyat, hingga kepemimpinan kolektif yang masih belum terkonsolidasi.
Dalam kegiatan tersebut, dokumen Manifesto diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Sejumlah tokoh hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, jajaran Pinisepuh MMS, unsur pimpinan daerah, serta ratusan peserta Musyawarah dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan penyusunan Manifesto diawali dengan rangkaian Sawala Maya, musyawarah di Universitas Padjadjaran, serta penyusunan kajian dan notulensi komisi sebagai dasar perumusan arah perjuangan jangka panjang.
Melalui proses tersebut, MMS menetapkan empat agenda strategis menuju 2045. Pertama, penguatan jati diri dan pemajuan kebudayaan Sunda melalui revolusi pendidikan karakter, afirmasi bahasa dan toponimi, serta inisiasi dana abadi kebudayaan.
Kedua, penataan hubungan pusat dan daerah yang berkeadilan melalui reforma fiskal nasional, integrasi Sunda Raya, peninjauan kebijakan strategis di wilayah Sunda, hingga evaluasi moratorium pemekaran daerah.
Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui audit proyek strategis nasional, reforma agraria kultural, serta pembangunan berbasis data presisi.
Keempat, penguatan sistem kepemimpinan Sunda melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi representasi politik Sunda Raya, penyusunan buku putih perjuangan, serta penguatan posisi MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.
Di tempat yang sama KDM menilai masyarakat Sunda perlu kembali pada jati diri yang menghormati alam. Ia mencontohkan penataan kawasan sungai sebagai upaya memulihkan ekosistem dan ruang hidup masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengingatkan masyarakat Sunda agar tidak hanya bernostalgia pada masa lalu, tetapi menatap masa depan dengan semangat kolaborasi.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat dengan keadilan fiskal, budaya yang luhur, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” kata Dindin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika