REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, kembali membuat kebijakan baru. Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema menghadirkan tim kesenian tradisional di acara pernikahan atau hajatan warga yang tidak mampu secara gratis.
Dedi menilai, kebijakan ini bisa mencegah warga meminjam uang dari bank emok untuk membiayai hajatan. Salah satu item biaya hajatan itu adalah mengundang tim kesenian.
Bahkan, kata dia, rencananya Pemprov jabar akan membuat aplikasi khusus bagi warga yang tidak mampu mengajukan permohonan bantuan tim kesenian untuk hajatan. "Jadi orang yang hajatan dan kemudian kategorinya mereka itu masyarakat tidak mampu agar mereka tidak pinjem bank emok untuk bayar seni segala macam mereka nanti bisalah (mengajukan, red)," ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
Menurut Dedi, ia sudah meminta jajarannya untuk mendata seniman, grup kesenian lokal serta menghitung anggaran yang bisa dialokasikan untuk membantu warga meski tidak besar. "Walaupun kita belum bisa (mengalokasikan, red) sebanyak mungkin tapi minimal bisa untuk beberapa kalangan itu," katanya.
Terkait teknis pengajuan bantuan tersebut, Dedi mengatakan, harus melalui aplikasi yang tengah disiapkan. Nantinya, setelah pengajuan, Pemprov akan menunjuk tim kesenian lokal yang akan hadir.
"Nanti masuk ke aplikasi kita. Kemudian nanti Pemprov nunjuk nih di kabupaten misalnya Kabupaten Garut mau ada calung nah nanti calung Kabupaten Garut suruh tampil yang bayarnya kita," katanya.
Dedi mengaku, kebijakan ini pernah berhasil diterapkan saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta dengan nama Caravan Seni. Program ini, merupakan inisiatif untuk menampilkan dan melestarikan kesenian khas Purwakarta seperti Domyak, Ibing Pencak Silat, dan Tari Maranggi melalui pertunjukan ke hajatan warga.
Di Purwakarta, kata dia, ia meluncurkan program ini sebagai bentuk pendekatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Purwakarta kepada masyarakat luas. Sekaligus, membantu meringankan beban warga.
"Iya hampir sama, jadi itu hampir sama, jadi misalnya orang Garut nanggap Calung kemudian orang Majalengka nanggap manggil sandiwara," katanya.
Selain membantu warga, kata dia, kebijakan ini juga bisa memberikan dampak positif pada eksistensi seniman lokal dibanding pemerintah daerah menggelar acara kesenian yang hanya bisa dikonsumsi internal.
"Nah itu ekonomi hidup tuh dibanding dengan Pemprov buat kegiatan, kan dulu kan pertunjukan kesenian Pemprov Jabar di alun-alun Kabupaten Majalengka yang nontonnya pejabat," katanya.
Program tersebut juga, dinilai jauh lebih murah karena biaya yang dikeluarkan tidak besar dan warga yang dilayani jauh lebih banyak. "Biayanya murah kan nggak usah pakai EO lagi tinggal kirim, kirim itu kan harga kesenian tuh ada yang tiga juta, ada yang lima juta, ada yang sepuluh, yang di daerah itu paling mahal lima belas juta. Bayangin satu setengah miliar lima belas juta itu bisa seratus orang hajatan," katanya.
Kebijakan ini, kata dia, direncanakan akan dimulai setelah pihaknya selesai membuat aplikasi dan perhitungan anggaran. "Aplikasinya lagi dibuat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika