REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Masyarakat, kerap mengeluhkan rusaknya jalan di desa yang sering menghambat aktivitas mereka. Melihat kondisi ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengambil alih ruas jalan desa dari kabupaten agar pembangunannya bisa tertata dengan optimal.

Dedi Mulyadi menjelaskan, ada masalah kesehatan seperti kasus stunting yang tengah didata secara detail oleh pihaknya di wilayah desa. Data tersebut, nantinya akan ditelaah Pemprov Jabar untuk kemudian melahirkan kebijakan terkait bantuan keuangan ke desa.

“Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” ujar Dedi, Bandung, Rabu (19/11/2025).

Dedi menilai, selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai harapan pihaknya, mengingat pembangunan jalan tidak pernah berumur panjang. “Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” katanya.

Setelah urusan infrastruktur desa diambil alih oleh provinsi, kata dia, maka urusan desa nanti akan difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, problem stunting, dan banyak persoalan penyakit masyarakat. Karena itu, data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa.

“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung,” katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta Kabupaten/Kota di Jabar menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5 persen dari total APBD.

Menurut Dedi Mulyadi, kewajiban mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk pembangunan jalan akan diperkuat pihaknya lewat penerbitan keputusan gubernur. “Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika