Kamis 26 Jun 2025 16:18 WIB

Taufik Nurrohim Dorong Investasi Inklusif Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi Jabar

Laju pertumbuhan ekonomi Jabar ditargetkan 7.95 persen.

Rep: Muhammad Taufik/ Red: Dwi Murdaningsih
Taufik Nurrohim, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB yang tergabung dalam Pansus RPJMD.
Foto: istimewa
Taufik Nurrohim, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB yang tergabung dalam Pansus RPJMD.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029 kini memasuki tahap krusial. Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat adalah target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7,95 persen pada tahun 2029. Angka ini dianggap cukup ambisius sebab diselaraskan dengan target nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Menurut Taufik Nurrohim, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB yang tergabung dalam Pansus RPJMD, angka tersebut tak bisa sekadar menjadi retorika pembangunan. Ia mengingatkan, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi hampir 3 poin dari capaian saat ini sekitar 4,95 persen pada 2024 memerlukan kesiapan luar biasa dari semua sektor pembangunan.

“Kita bicara lompatan besar, bukan sekadar kenaikan. Maka pertanyaannya adalah, apa saja syarat yang harus dipenuhi, dan apakah struktur fiskal kita memungkinkan itu?," ujar Taufik kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

Menurut Taufik, kapasitas fiskal Jawa Barat saat ini belum sepenuhnya mendukung lompatan tersebut. Ia menyoroti masih dominannya belanja rutin dalam struktur APBD, serta minimnya ruang fiskal untuk program-program pengungkit pertumbuhan. Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi percepatan investasi yang tidak hanya masif, tetapi juga inklusif dan merata ke seluruh wilayah.

Namun demikian, investasi tak bisa dipandang sebagai solusi tunggal. Taufik mengingatkan percepatan investasi akan terhambat bila tidak dibarengi dengan penataan ruang yang jelas, kesiapan infrastruktur di wilayah tengah dan selatan Jawa Barat, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

“Tanpa lahan yang siap, tanpa SDM yang sesuai kebutuhan industri, dan tanpa iklim perizinan yang ramah, investasi hanya akan menjadi angka-angka dalam proposal,” kata dia.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan skema pembiayaan kreatif. Beberapa cara bisa dilakukan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, optimalisasi BUMD, hingga realokasi anggaran program APBD ke sektor-sektor strategis seperti konektivitas, pendidikan vokasi, dan penguatan kawasan pertumbuhan baru.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement