REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Farabi Arafiq menegaskan isu pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons dokumen Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025–2029 yang memuat sejumlah tantangan mendasar di sektor kesehatan.

Menurut Farabi, persoalan kesehatan di Jawa Barat tidak hanya menyangkut fasilitas yang kurang, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. “Kita masih mendapati kecamatan yang belum memiliki puskesmas rawat inap, apalagi dengan layanan dokter spesialis. Ini jadi alarm bagi kita semua,” ujar Farabi kepada Republika.co.id, Senin (28/7/2025).

Politisi Golkar itu menyoroti bahwa kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Data dalam dokumen RPJMD menyebutkan bahwa angka stunting masih menghantui Jawa Barat dan cakupan sanitasi layak belum sepenuhnya terpenuhi.

“Masih ada masyarakat yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata dia.

Farabi juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah provinsi dalam menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana target nasional. Ia menilai, program harus dilakukan secara simultan antara dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas pendidikan.

“Stunting itu soal gizi, tapi juga soal sanitasi, air bersih, dan edukasi keluarga. Harus lintas sektor,” kata Farabi.

Komisi V, kata Farabi, siap mengawal anggaran dan kebijakan yang berpihak pada penguatan layanan kesehatan primer. Ia berharap pembangunan infrastruktur dan distribusi tenaga medis menjadi perhatian khusus dalam lima tahun ke depan.

“Kalau kita ingin mewujudkan Jabar Istimewa, maka hak dasar rakyat untuk sehat harus dijamin dulu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika