Kamis 17 Jul 2025 16:05 WIB

Anggota Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Jabar Evaluasi Kebijakan 50 Murid per Kelas

50 anak dalam satu kelas dinilai tidak efektif untuk belajar.

Rep: Muhammad Taufik/ Red: Dwi Murdaningsih
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara.
Foto: istimewa
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengevaluasi kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) yang kini mencapai hingga 50 orang per kelas. Menurutnya, meskipun kebijakan ini dimaksudkan sebagai solusi terhadap masalah anak putus sekolah, efektivitasnya dalam proses belajar mengajar justru perlu dipertanyakan.

"Kita semua tentu mendukung upaya penanggulangan anak putus sekolah (PAPS), termasuk menampung siswa yang sebelumnya tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tapi kalau solusi jangka pendeknya adalah menambah rombel hingga 50 siswa, itu bukan kebijakan yang ideal," ujar Iwan kepada Republika.co.id, Kamis (17/7/2025).

Ia menilai kebijakan ini mengorbankan kualitas proses belajar demi memenuhi kebutuhan daya tampung. Dengan siswa sebanyak itu dalam satu kelas, suasana belajar menjadi bising, konsentrasi terganggu, dan guru sulit mengelola kelas secara optimal.

“Ini bukan hanya soal teknis. Kelas yang terlalu padat bisa menguras energi guru dan siswa. Dalam jangka panjang, bisa mempengaruhi semangat belajar dan kesehatan mental mereka,” kata dia.

Iwan menambahkan, rombel padat secara prinsip juga menabrak regulasi yang mengatur batas ideal jumlah siswa per kelas, yakni maksimal 36 siswa sesuai Permendikbud. Ia menyebut, kondisi ini menandakan lemahnya perencanaan dan belum meratanya distribusi sarana pendidikan di Jabar, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kompetisi masuk sekolah yang tinggi.

"Kita tidak boleh hanya mengejar angka. Mutu pendidikan harus tetap jadi prioritas. Jangan sampai solusi PAPS justru menciptakan masalah baru di ruang kelas," katanya.

Komisi V DPRD Jabar, lanjut Iwan, akan terus mendorong agar Pemprov dan Disdik mengambil kebijakan pendidikan yang mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas. Ia juga mendorong pembangunan ruang kelas baru dan pemerataan fasilitas pendidikan.

"Mutu pendidikan adalah investasi masa depan. Jangan sampai karena terburu-buru ingin menyelesaikan satu masalah, kita menambah masalah lain," kata Iwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement