REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Tunjangan perumahan anggota dewan menjadi polemik di masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara bergerak cepat mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi soal evaluasi tunjangan rumah dewan.
Dalam rapat bersama pimpinan fraksi, DPRD Jabar siap melakukan evaluasi bersama Kemendagri. Menurut Iswara, momen evaluasi kali ini dinilai tepat. Sebab, bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
Iswara mengatakan, Jabar menjadi provinsi pertama memberikan hasil evaluasi yang sudah dibahas dalam rapim DPRD Jabar ke Kemendagri. "Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," ujar MQ Iswara ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (10/9/2025).
Iswara menjelaskan, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa seluruh tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota seluruh Indonesia akan dievaluasi.
"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika