REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Dharma Kusuma (PDK) menyebut utang petani Indramayu ke bank umum mencapai lebih dari Rp1,4 triliun. Hal itu mereka peroleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) ‘Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025’, dimana sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp 1.493.558.170.494 pada tahun 2023.

“Pemerintah jangan hanya berbicara soal swasembada pangan, tapi juga harus fokus pada kesejahteraan petani,” ujar Ketua DEMA IAI PDK, Akmal Maulana, Senin (15/9/2025).

Para mahasiswa pun telah menyampaikan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Indramayu. Mereka juga sekaligus menyerahkan dokumen policy brief memuat sembilan poin utama, yakni soal Nilai Tukar Petani (NTP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, peningkatan jumlah petani garam, kepemilikan dan distribusi lahan, alih fungsi lahan, dinamika Segitiga Rebana, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rantai distribusi hasil pertanian, serta akses permodalan petani.

“Ini adalah bentuk komitmen kaum muda dan mahasiswa Indramayu untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Akmal.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai data tersebut. Untuk itu, ia akan mendalaminya dengan mengundang BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu. “Insya Allah kita akan undang BPS dan DKPP hari Rabu nanti,” kata Imron.

Dihubungi terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, meski tidak mengetahui soal data yang disampaikan oleh mahasiswa itu, namun ia mengakui sebagian besar petani di Kabupaten Indramayu memang memiliki utang. “Tidak tahu pastinya, tapi ya bisa jadi kemungkinannya mendekati benar,” kata Sutatang.

Sutatang menjelaskan, saat pemerintah menggelontorkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), tak sedikit petani yang mengaksesnya. Begitu pula saat sejumlah BUMN mengadakan sejumlah program khusus untuk petani. “Saat petani mengakses program itu, kan ada verifikasi datanya. Nah ternyata petani hampir semuanya punya utang ke bank,” kata Sutatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika