REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar), Pradi Supriatna menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi pentahelix.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah tetapi harus melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media dalam setiap proses perumusan dan pengawasan kebijakan.

Pradi menilai, model pentahelix adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mempersempit ruang praktik penyalahgunaan wewenang.

“Pemerintahan yang transparan dan partisipatif bukan sekadar jargon. Ia harus hadir dalam pelayanan, perencanaan, hingga penggunaan anggaran. Kolaborasi pentahelix akan membuat kebijakan lebih terbuka, tepat sasaran, dan berakar pada kebutuhan masyarakat,” ujar Pradi kepada Republika, Rabu (17/9/2025).

Ia juga menyoroti perlunya birokrasi yang adaptif dan efisien dengan memanfaatkan digitalisasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-planning hingga e-budgeting, menurutnya akan menjadi instrumen penting agar masyarakat dapat mengakses data pembangunan dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Keterbukaan data bukan pilihan, tetapi kewajiban. Publik berhak tahu bagaimana uang rakyat dikelola,” tegasnya.

Lebih jauh, Pradi mengingatkan, partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan melalui pendidikan politik dan keterlibatan komunitas dalam forum musyawarah pembangunan.

Akademisi berperan memberikan kajian objektif, dunia usaha mendukung dari sisi investasi dan pembiayaan, media berfungsi sebagai kontrol sosial, sedangkan komunitas menjadi representasi suara rakyat.

“Kalau semua elemen pentahelix bergerak bersama, Jawa Barat akan memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, terbuka, dan akuntabel. Prinsip good governance akan nyata terasa, bukan sekadar konsep di atas kertas,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika