REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memaparkan perkembangan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Bandung.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Bupati dalam keterangan Senin (29/9/2025).
Saat ini, dari 361 titik tersebut, sebanyak 147 titik SPPG sudah beroperasi, sedangkan sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Program MBG, menurut Bupati yang biasa disapa Kang DS ini, diyakini mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama stunting karena melalui MBG, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Namun ia mengakui, sebagai program baru masih ada keraguan di masyarakat.
“Padahal di negara-negara lain sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Program ini sebenarnya hadir untuk membangun generasi cerdas di masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Kang DS juga menjelaskan, dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, target sasaran MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,63 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Meski demikian, angka tersebut bersifat dinamis seiring waktu sehingga distribusi makanan kepada sasaran dilakukan dengan berbasis kewilayahan melalui kecamatan.
Hal ini, lanjut Kang DS perlu melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).
Terkait standar gizi dan kesehatan, Kang DS menyatakan secara tegas agar setiap dapur SPPG memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi. Ia juga telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Kang DS menyebutkan jika setiap SPPG patuh pada SOP yang telah dibuat maka potensi adanya musibah keracunan atau sejenisnya dapat dihindari. Ia juga memperkirakan perputaran ekonomi dari program MBG ini bisa mencapai Rp 5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas ikut mengedukasi dan mensosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Di akhir paparannya Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi MBG di Kabupaten Bandung bersama dengan program lain, termasuk Sekolah Rakyat, demi masa depan anak-anak yang cerdas menuju Indonesi Emas 2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika