REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi III DPRD Jawa Bara (Jabar), Tina Wiryawati menegaskan pentingnya langkah serius dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya porsi transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi fiskal Jabar beberapa tahun terakhir menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer, sementara kebijakan fiskal nasional melakukan rasionalisasi alokasi ke daerah.
“Jika kita tidak berani mengoptimalkan PAD, maka ruang fiskal Jabar akan semakin sempit. PAD harus menjadi penopang utama, bukan sekadar pelengkap,” ujar Tina kepada Republika, Sabtu (4/10/2025).
Ia menyoroti perlunya strategi lebih progresif, terutama dalam pemanfaatan aset daerah dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, banyak aset Pemprov Jabar yang hingga kini belum digarap maksimal, bahkan sebagian tidak produktif. Padahal, jika dikelola dengan pola kerja sama profesional, aset tersebut bisa menjadi sumber pemasukan yang signifikan.
Selain itu, Tina menekankan agar BUMD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai motor ekonomi daerah, bukan sekadar menunggu penyertaan modal dari APBD.
“Kinerja BUMD harus terus dievaluasi. Jangan sampai menjadi beban, justru seharusnya memberi dividen yang nyata untuk PAD,” ujarnya.
Komisi III DPRD Jabar, lanjut Tina, juga mendorong adanya transformasi digital dalam pemungutan pajak daerah. Sistem digital dinilai mampu menutup celah kebocoran penerimaan sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
Tantangan fiskal yang dihadapi Jawa Barat, menurut Tina, hanya bisa dijawab melalui keberanian memperkuat kemandirian daerah.
“Optimalisasi PAD adalah jawaban agar pembangunan tetap berjalan meski transfer pusat berkurang. Dengan begitu, target pembangunan tetap bisa tercapai,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika