Rabu 08 Oct 2025 09:01 WIB

Komisi III DPRD Jabar Dorong Aset Daerah Jadi Mesin Baru PAD

Masih banyak aset tidur yang belum memberikan nilai tambah bagi daerah.

Rep: Muhammad Taufik/ Red: Ferry kisihandi
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati.
Foto: dok pribadi
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam situasi fiskal yang menantang, penguatan PAD menjadi kunci agar Jawa Barat tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai banyak potensi aset daerah yang belum tergarap maksimal.

“Masih banyak aset tidur yang belum memberikan nilai tambah bagi daerah. Ini saatnya dilakukan pendataan menyeluruh dan penataan pemanfaatannya agar menjadi sumber pendapatan baru bagi Jawa Barat,” ujarnya kepada Republika, Rabu (8/10/25).

Menurut Tina optimalisasi aset daerah harus dilakukan dengan pendekatan profesional dan transparan.

Pemerintah provinsi, tutur dia, perlu membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam skema pemanfaatan aset yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Selain itu, Komisi III mendorong reformasi dan konsolidasi BUMD agar kinerjanya semakin efisien dan terukur.  “BUMD harus mampu menjadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif. Mereka harus dikelola dengan prinsip korporasi yang sehat dan inovatif,” katanya menegaskan.

Tina menambahkan, penguatan PAD tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kemandirian daerah.

Dengan aset yang produktif, BUMD yang sehat, dan tata kelola keuangan yang akuntabel, Jawa Barat dapat lebih leluasa membiayai program pembangunan strategis, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“PAD yang kuat akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan program pembangunan berjalan tanpa tersandera keterbatasan fiskal,” tutur politisi Gerindra dari Dapil Jawa Barat 13 itu.

Menurut Tina, komisi III berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan, agar visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata dapat terwujud dengan nyata. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement