REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat bicara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KCIC siap memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah itu.

"Kita menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Baik KCIC maupun PSBI sangat terbuka dan siap kooperatif," ujar General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bila dipanggil lembaga antirasuah, pihaknya juga akan hadir sebagai bentuk dukungan atas upaya hukum KPK. PT KCIC, menghargai proses hukum yang sedang berjalan ini. "Pasti kalau dipanggil KPK kita siap. Kita kan menghormati proses hukum dan bakal kooperatif," kata Eva.

Terkait detail pengadaan lahan yang kini menjadi fokus penyelidikan, Eva menyatakan bahwa seluruh kewenangan ada di tangan KPK. "Itu domain KPK, jadi biar mereka yang mengusut," katanya.

Isu dugaan kejanggalan anggaran proyek Whoosh sebelumnya juga mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan adanya kemungkinan mark up anggaran dalam pembangunan kereta cepat. Dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyoroti perbedaan signifikan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan Tiongkok.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer Whoosh itu 52 juta dolar AS, sementara di China 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," ujarnya dalam video tersebut. Ia pun meminta agar penggelembungan anggaran itu ditelusuri lebih jauh.

Hingga kini, KPK masih melanjutkan penyelidikan dengan memetakan lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalur kereta cepat dan menelaah aspek pengadaan lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika