Selasa 09 Jun 2026 17:44 WIB

Komisi V DPRD Jabar Desak Pembenahan SPMB 2026

Persoalan perlu dibenahi terkait sinkronisasi data dan mekanisme di lapangan.

Rep: Muhammad Taufik/ Red: Ferry kisihandi
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari PSI, Iwan Koswara.
Foto: dok pribadi
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari PSI, Iwan Koswara.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari PSI, Iwan Koswara menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di berbagai daerah di Jawa Barat. Hal itu ia sampaikan seusai melakukan peninjauan lapangan serta menerima beragam aduan masyarakat, terutama dari orang tua calon peserta didik.

Iwan menilai, masih adanya ketidaksinkronan aturan antaroperator sekolah menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi data calon siswa.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mudah dipahami.

“Dari hasil peninjauan dan laporan yang masuk, masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama terkait sinkronisasi data dan kejelasan mekanisme di lapangan,” kata Iwan, Selasa (9/6/26) sore.

Ia juga menyoroti kendala teknis yang masih kerap terjadi dalam sistem pendaftaran daring. Salah satunya, terganggunya akses data serta error pada akun pendaftaran yang dialami sejumlah calon peserta didik setelah melakukan proses login.

Menurutnya, gangguan ini tak bisa dianggap ringan karena berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Sistem digital, kata Iwan, seharusnya menjadi sarana yang memudahkan, bukan justru menyulitkan calon peserta didik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, banyaknya laporan dari orang tua calon murid baru menjadi indikator masih terdapat persoalan yang harus segera ditangani Dinas Pendidikan Jawa Barat. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem hingga penguatan koordinasi antaroperator sekolah di lapangan.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan hanya karena persoalan teknis. Akses pendidikan harus terbuka dan mudah dijangkau oleh semua kalangan,” ujarnya.

Iwan juga meminta pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat, sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diatasi dan tidak berlarut-larut.

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi