REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat khusus membahas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap R sekretaris pribadi (sekpri) Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, Ahad (32/8/2026). Mereka pun menghormati langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membentuk tim investigasi menyelesaikan masalah itu.
Kepala Bagian (Kabag) umum Sekretariat DPRD Sumedang Mamat Rohimat mengatakan pimpinan DPRD Sumedang telah melakukan rapat membahas dugaan kasus penganiayaan dan pelecehan seksual yang menyeret nama Wabup Sumedang. Mereka setuju dan menghormati langkah Gubernur Jabar dalam membentuk tim investigasi.
"DPRD Sumedang menghormati langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti isu yang berkembang," ucap dia, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan DPRD Sumedang akan menunggu hasil resmi dari tim investigasi dan berharap proses investigasi berjalan objektif dan transparan. Sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, DPRD Sumedang akan terus mengawasi perkembangan proses investigasi yang dilakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, meski tengah diterpa isu sensitif, DPRD meminta Pemkab Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan rapat khusus untuk menyepakati bahwa kepentingan masyarakat dan kelangsungan Pemerintah Daerah Sumedang tetap menjadi prioritas utama.
"Pimpinan DPRD Sumedang mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif," ujar dia.
Dalam rapat khusus tersebut seluruh pimpinan DPRD hadir seperti Ketua Komisi I Asep Kurnia, Ketua Komisi III Endang Taufiq FR, dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rahmat Juliadi, dan berbagai fraksi mulai dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika