Ihwal lokasi tempat relokasi bagi warga terdampak longsor, menurut Dani, sejauh ini ada dua opsi. Relokasi ini disiapkan untuk 131 KK. Opsi pertama, kata dia, mengunakan tanah kas desa di Tegalmanggung.

Berdasarkan hasil kajian, menurut dia, penggunaan tanah itu memerlukan pembebasan lahan. Adapun waktu pembangunan disebut minimal satu tahun. Selain itu, mesti disiapkan juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). “Kebutuhan pembiayaannya sekitar Rp 57 miliar, dan skenario ini kurang diminati,” katanya.

Opsi tempat relokasi lainnya adalah perumahan El Hago. Berdasarkan hasil kajian, Dani mengatakan, lahannya sudah siap bangun. Menurut dia, hanya dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk relokasi karena lokasinya siap ditempati. “Ini kan kompleks perumahan, jadi sudah terbangun. Relokasi ke perumahan ini diminati warga. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 19,7 miliar,” ujar dia.

Menurut Dani, warga terdampak bencana rata-rata memilih dipindahkan ke perumahan El Hago. Salah satu faktornya, kata dia, banyak yang bekerja di sektor industri wilayah Rancaekek, sehingga dinilai lebih dekat. “Relokasi itu tak harus lahan kosong, yang penting tingkat keterisiannya,” kata dia.

Di sisi lain, Dani mengatakan, langkah mitigasi perlu dilakukan di daerah tempat tinggal warga yang terdampak longsor. “Mitigasi harus dilakukan di daerah korban longsor tersebut dan permukiman yang banyak terancam. Rp 158 miliar itu kebutuhan secara umum, termasuk untuk early warning system dan mitigasi,” katanya.

Dani menjelaskan, upaya mitigasi ini mencakup pembangunan infrastruktur bangunan tembok penahan tanah agar tak rawan longsor. Dengan adanya kejadian bencana di Cimanggung, Sumedang, ini ia berharap warga lebih waspada ketika menempati daerah yang dinilai rawan longsor. “Mudah-mudahan masyarakat sadar kalau tebing kemiringannya lebih dari 30 persen rawan,” ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika