REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Partai NasDem menilai kepindahan anggotanya Sahrul Gunawan ke Partai Golkar merupakan hal yang biasa. Selain itu pihaknya pun tidak dapat menghalang-halangi seseorang yang ingin pindah partai politik.
"Menurut saya hal biasa saja, jadi seorang lahir, besar dan berada di posisi hari ini tiba-tiba mereka pindah hal biasa saja. Nasdem tidak bisa memghalang-halangi," ujar Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustofa saat acara pengukuhan 76 purnawirawan di Jabar sebagai anggota Konsolidasi Strategis Nasional Partai Nasdem, Jumat (18/3/2022).
Namun, dia menuturkan, publik akan melihat bahwa Partai NasDem yang telah melahirkan Sahrul Gunawan sebagai Wakil Bupati Bandung. Selain itu Partai NasDem tidak pernah meminta apapun terhadap yang bersangkutan.
"Tapi NasDem yang telah melahirkan Sahrul Gunawan sebagai Wakil Bupati Bandung itu tercatat sampai hari ini, NasDem tidak pernah meminta apapun," katanya.
Dia menuturkan, pihaknya telah memberikan yang terbaik kepada anggotanya tersebut sejak menjadi calon anggota legislatif di Bogor hingga menjadi wakil bupati di Kabupaten Bandung. Dengan kepindahan tersebut maka otomatis yang bersangkutan bukan kader.
"Statusnya otomatis KTA-nya bukan NasDem lagi. Dia mengundurkan diri," ungkapnya.
Sebelumnya, politisi Partai NasDem yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan memutuskan pindah haluan partai ke Partai Golkar. Keputusan tersebut disambut baik oleh pimpinan partai Golkar termasuk di tingkat Jawa Barat.
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily membenarkan terkait pindahnya Sahrul Gunawan ke Partai Golkar. Dia mengaku, sempat beberapa kali melakukan diskusi dengan Sahrul dan menyerahkan pilihan politiknya sepenuhnya.
"Pilihan Kang Sahrul saat ini untuk berlabuh ke Partai Golkar merupakan hasil perenungan yang mendalam dan pilihan yang sadar dari beliau. Tentu Partai Golkar sangat terbuka untuk menerima Kang Sahrul memilih Partai Golkar sebagai wadah perjuangan politiknya," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (18/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika