REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Reformasi birokrasi di Jabar dalam setahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022, berprogres positif. Pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersyukur progres reformasi cukup baik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk birokrasi 4.0 secara komprehensif.
"SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, akhir pekan ini.
Emil mengatakan, tindakan yang diambil oleh Pemda Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Menurutnya, Jabar yang pertama memakai Telemedicine, telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.
"Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah," kata Emil.
Emil juga berharap, kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.
"Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
