REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar terus berupaya membenahi tranportasi publik. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, terus berupaya membenahi transportasi publik walaupun dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan.
Menurut Ridwan Kamil, tuntutan warga terkait transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan pada pemangku wilayah seperti wali kota atau bupati. Karena, kewenangannya sebagai gubernur hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya.
"Dimana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (4/12).
Untuk memastikan koordinasi berjalan baik, kata dia, maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Namun, urusan pembentukan ini memakan waktu lama karena pihaknya harus membenahi payung hukum. "Kita beresin dulu rumah hukumnya," katanya.
Salah satu bentuk realisasinya, kata dia, pihaknya memulai pembenahan transportasi publik dengan meluncurkan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung. Saat ini secara aktif sudah beroperasi menggunakan 8 bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per bus.
"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah launching, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya.
Terkait tuntutan warga yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Emil meminta, warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi Jakarta.
"Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah (anggaran pembangunan) MRT-nya dari APBN. Apalagi APBD Jabar yang hanya Rp40 triliun (dibagi) untuk 27 kota kabupaten urusannya banyak tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi masal seperti yang diidealkan. Tapi kan dikerjakan dan sudah dimulai," paparnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara mengatakan, saat ini, Pemprov Jabar tengah mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya. "Sedang mengarah ke sana, kan itu bagian dari program pemerintah," katanya.
Rencananya, kata dia, BRT akan melayani lima koridor di Bandung Raya dimana satu koridor akan memakai bus berbasis listrik. Menurutnya pihak World Bank yang mendukung program ini mengharapkan bus listrik bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.
Tahun ini, kata dia, rencananya akan dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik. Pada 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap I akan beroperasional penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya.
Setelah BRT, Cekungan Bandung rencananya akan didukung integrasi dengan kereta lintas rel terpadu (LRT) dengan rute yang sudah disepakati Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
