REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prihatin atas situasi politik menjelang Pemilu 2024, Program Pasca Sarjana Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merekomendasikan agar semua kalangan melakukan komunikasi politik secara beradab. Elite politik diharapkan memberikan keteladanan sedangkan masyarakat harus menjaga etika ketika berkomunikasi.
‘’Pada saat ini etika dalam melakukan komunikasi politik sangat esensial. Politik seharusnya tidak hanya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, tapi juga menjaga keadaban dan keutuhan kebangsaan. Politik itu tidak sesuatu hal yang buruk. Politik itu mempunyai nila mendasar yang harus dijaga, yakni menumpukan pada kekuatan nilai moral, hukum, norma, dan agama. Hal itulah yang perlu dipahamkan ke publik,’’ kata dosen Pasca Sarjana FISP UMJ dan pengamat politik LIPI, Prof DR Siti Zuhro, ketika memberikan pengantar diskusi bertajuk Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 di Era Digital, di Jakarta, Jumat (6/01/2023).
Menurut Siti Zuhro, adanya ketiadaan etika dan moral itu pada praktik saat ini tampak nyata misalnya dengan ekpresi komunikasi di media sosial. Berbagai sosok elit hingga masyarakat biasa sebagian terjebak dalam ketidakadaban, bahkan sudah memunculkan perpecahan. Suasana semakin terasa karena tahun politik ternyata muncul lebih awal di jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, namun sudah ada semenjak 2022.
‘’Cerca-mencerca dalam komunikasi mengenai politik di media sosial kini pun sudah mulai terasa. Berbagai slogan dan diksi berhamburan di ruang publik. Terkesan politik menjadi menghalalkan segala cara dan sekedar penyalur kepentingan untuk merengkuh dan mempertahankan kekuasaan. Inilah yang mulai sekarang harus dicegah. Sehingga Pemilu 2024 bisa diharapkan sebagai titik untuk melakukan take of bagi kemajuan dan keadaban bangsa,’’ ujar Siti Zuhro.
Wakil Dekan Fisip UMJ, Djoni Gunanto, menyatakan hal senada bahwa di era digital sekarang ini salah satu persoalan dari semua orang adalah bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media berbasis internet atau digital. Akibatnya, pesan politik yang tersebar diberbagai sarana komunikasi massa hendaknya seusai dengan etika, norma, adat, serta nilai-nilai ajaran agama yang ada.
‘’Harapannya sangat jelas, pada selang masa setahun menjelang Pemilu 2024 pesan politik yang beredar dalam masyarakat Indonesia menjadi bermanfaat. Ini karena mengacu pada nasihat filsuf Yunani kuno, Plato, demokrasi itu ibarat bayi yang baru lahir. Sayangnya meski dia merupakan sosok tanpa dosa, namun ketika lahir dalam posisi kedua kaki yang terikat. Dan yang mengikatnya itu adalah undang-undang dan etika. Maka politik memang harus diatur dengan norma, hukum, serta etika supaya menjadi baik dan bermanfaat bagi rakyat,’’ tegas Gunanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika