Karena anonim, menurut Husein, sempat ada beberapa orang CPNS satu angkatannya yang dicurigai sebagai pelapor.

“Selain saya, ada angkatan saya juga yang tidak bayar (pungutan). Lalu saat saya lapor menggunakan anonim. Yang tidak bayar tadi juga sempat ditanya-tanya dan saya merasa tidak enak hati dengan mereka karena saya yang melapor, tapi mereka yang dituduh. Maka saya bilang kalau saya yang buat laporan,” kata dia.

Setelah itu Husein mengaku dipanggil untuk diminta klarifikasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran. Menurut dia, saat itu ada sekitar 12 orang. “Di sana saya disidang selama sekitar enam jam,” katanya.

Husein mengaku diminta menurunkan laporan. Ia pun mengaku sempat diancam bisa dipecat karena dianggap dapat mencemarkan nama baik instansi.

“Jujur, waktu itu niat saya ya hanya mempertanyakan saja, tapi justru saya malah diintimidasi dan diancam dipecat. Bahkan di grup itu ditulis, kalau saya tidak hapus laporan, satu kabupaten SK-nya (surat keputusan PNS) tidak akan turun. Ya saya enggak enak lah,” kata Husein.

Husein akhirnya menurunkan laporan. Ia mengaku diminta membuat surat permohonan maaf. “Pernyataan permohonan juga sama, didikte,” katanya.

Menurut Husein, sebenarnya yang mengeluhkan soal pungutan itu bukan hanya dia. “Jadi, memang sebenarnya yang mengeluhkan pungli ini bukan hanya saya, tapi yang speak up hanya saya,” ujar Husein. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika