REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian bencana di tujuh provinsi menyumbang hingga 75 persen bencana di Indonesia sejak awal 2023 hingga saat ini. Tujuh provinsi ini, diantaranya, Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Ini adalah daerah-daerah penyumbang terbesar kejadian bencana di Indonesia, yang mana sebenarnya kalau kita hitung dari total kejadian bencana, tujuh provinsi ini, ini mungkin menyumbang 70 sampai 75 persen dari total kejadian bencana di Indonesia," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip dari Youtube BNPB, Selasa (13/6/2023).
Karena itu, Muhari menilai, jika kejadian bencana di tujuh provinsi ini dikurangi, akan berpengaruh signifikan terhadap kejadian bencana di Indonesia. Dia menyampaikan, kategori bencana di tujuh provinsi tersebut selama enam bulan terakhir ini didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
"Artinya, ini masih berkaitan dengan hidrometeorologi basah. Tapi, ini mungkin karena kita masih terpengaruh oleh dari Januari sampai Maret itu kita kan masih di musim hujan, sedangkan kemudian April Mei Juni musim peralihan terjadi kita mulai mengalami kekeringan dan Karhutla," ujarnya.
Sementara itu, terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam 2 hingga 3 bulan tersakhir sudah terjadi 131 kali. Meskipun, kata dia, eskalasi dampaknya belum meluas.
"Kita harapkan memang kita siap semua di daerah sehingga eskalasi karhutla ini tidak meluas, tapi nanti kita lihat potensi atau upaya-upaya yang harus kita lakukan," ujarnya.
Meski demikian, meski sudah memasuki musim kemarau, selain karhutla juga, kejadian bencana masih terjadi cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.
"Ini satu minggu terakhir, kalau minggu lalu dominan kebakaran hutan dan lahan, ternyata minggu ini cuaca ekstrem 7 kali, cuaca ekstrem 7 kali, kemudian ada gempa bumi, ada kekeringan ada banjir dan tanah longsor," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika