REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rencana pembangunan tol dalam kota atau NS-Link (North South Link) di Kota Bandung, di dukung DPRD Jabar. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, dilihat dari sisi kebermanfaatan adanya NS Link sangat bermanfaat.
Karena, kemacetan di Bandung ini sangat sudah cukup memprihatinkan. Namun, dari sisi lain, khususnya anggaran memang cukup berat.
"Karena anggarannya pasti tidak sedikit. Hal yang utama dalam alokasi anggarannya adalah untuk pembebasan lahan," ujar Daddy, kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Daddy, pembebasan lahan di kota selain pasti mahal juga rentan terhadap konflik sosial masyarakat. "Ini harus diperhatikan benar-benar dalam pembangunan NS Link ini," katanya.
DPRD Jabar, kata dia, pasti mendukung terhadap pembangunan tol dalam kota ini. Karena, memang sudah sempat dibahas dalam sudah masuk dalam kajian. Namun, update terbaru soal pembangunan NS Link ini belum disampaikan ke DPRD Jabar.
"Dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024 juga kami tidak tahu. Karena Pemprov Jabar menyerahkan RPD tersebut ke kemendagri. Jadi dalam RPD tersebut apakah pembangunan NS Link ini ada atau tidak? saya tida tahu," papar Daddy.
Daddy mengatakan, seingat dirinya, pembahasan memang belum tuntuas. Jadi, masih butuh pembahasan yang matang. Karena membangun di perkotaan apalagi tol tidak sesederhana itu.
"Misalnya dalam pembebasan lahan biasanya berhadapan dengan protes warga dan harga yang cukup besar," katanya.
Saat ditanya tentang feasibility study (FS) pembangunan NS Link ini sudah rampung atau belum, Daddy mengatakan pihaknya belum mengetahuinya.
"Saya belum tahu FS-nya sudah rampung apa belum. Yang jelas, untuk pembebasan lahan memang dianggarkan dari APBD pemerintah provinsi," katanya.
Menurutnya, secara prinsip pihaknya mendukung pembangunan tol dalam kota ini, sebab saat ini memang butuh akses transportasi yang lebih memadai lagi.
"Tapi yang harus diperhatikan memang anggarannya dulu. Apakah anggaran di APBD-nya memungkinkan atau tidak? skemanya seperti apa, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya bagiamana? ini yang harus dimatangkan dan di bahasa bersama-sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
