REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah dugaan kritik food estate yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerang suara Prabowo Subianto. Menurut dia, DPR akan melihat masalah itu dari kinerja kementerian terkait.
Program food estate ini merupakan program yang dikerjakan Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. "Kalau saya di DPR, fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Menurut dia, semua kementerian seharusnya menyelesaikan program-program prioritasnya sesuai harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Puan berharap, agar program food estate bisa diselesaikan dengan baik.
"Jadi, seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi, saya berharap, ya, termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujarnya.
Terkait tudingan bahwa program food estate dianggap sebagai kejahatan lingkungan, Puan menilai, hal itu terlalu jauh. Menurutnya, perlu dilihat kembali yang sebenarnya terjadi di lapangan.
"Itu masih terlalu jauh, ya, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dsb," kata Puan.
Sebelumnya, proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi ini mendapatkan kritikan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, gagalnya proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.
Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
