REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mengatasi masalah polusi udara, salah satu kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memberlakukan work from home (WFH) terutama di kawasan Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi). Namun, pemberlakukan WFH di Jabar dilakukan dengan syarat.
"Jadi, kalau di Jawa Barat (Jabar) dinamic working arrangement atau work from home itu diatur dan bersyarat," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (23/8/2023).
Syarat pertama, menurut Emil, WFH bisa dilakukan pada mereka yang tidak berhubungan secara fisik langsung dengan pelayan publik. Kedua, yang track record kinerjanya selama ini baik.
"Kalau track record-nya jelek, nggak saya kasih kebijakan itu. Kan untuk memastikan bahwa dia disiplin dan bertanggung jawab," katanya.
Rumusnya, kata dia, ada yang 4-1 bagi yang terbaik. Jadi, empat kerja di luar atau dirumah dan 1 di kantor. Kemudian bisa 3-2, 2-3, dan 1-4.
"Ini ada 4 formula. Ini kan sebenarnya respons pascapandemi. Waktu pandemi kan bisa, kenapa nggak dilanjutkan," katanya.
Jadi, kata dia, sebenarnya gara-gara WFH saat pandemi Covid 19 ini keluarlah teori, berarti kalau orang kerja di rumah banyak, tapi pelayanan tetap sama. Kemudian, terjadi pengurangan volume kendaraan. Berarti, terjadi pengurangan stres, pengurangan biaya bensin, pengurangan polusi.
"Nah, ini akan menjadi salah satu dari opsi menyelesaikan polusi di Jabodetabek, salah satu yaa," katanya.
Opsi lain-lainnya untuk mengatasi polusi, kata dia, adalah pembangkit listrik batu bara harus pelan-pelan dikonversikan. Seperti, solar yang di Cirata.
"Kalau masih batubara ada scrubber. Scrubber itu kayak penyaring Lolusi, dikasih urea jadi cairan, sehingga ke udara tidak begitu kotor," ujarnya.
Kemudian, kata dia, ada rekayasa iklim. Karena cuaca kemaraunya berkepanjangan dan susah hujan.
"Kan nggak ada hujan jadi polusi di udaranya nggak turun ke tanah," katanya.
Kemudian, kata dia, ada konversi ke mobil motor listrik atau belum ke mobil listrik ada sceubber juga di knalpotnya. Jadi, diperkenalkan teknologi baru.
"Jadi, multidimensi solusinya, jadi jangan dipotong-potong hanya solusinya seolah-olah kerja work from home menjadi satu-satunya solusi," katanya.
Saat ditanya aturan WFH diberlakukan mulai kapan, Emil mengatakan, pihaknya memberlakukan sudah beberapa bulan lalu.
"Kalau kita mah kan udah dari sekian bulan. Jadi akhir Agustus Pak Luhut dan Gubernur Jabodetabek ini akan laporin ke Pak Jokowi rencana aksi seperti apa," ujarnya.
Termasuk, kata dia alat yang mengukur WFH juga ternyata tidak standard. "Itu ada alat-alat (pengukur WFH) yang sebenarnya tidak jadi ukuran sangat ilmiah, kayak jualan aja gitu. Nyampling nyampling," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
