REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin yang mengintruksikan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat untuk meningkatkan target pendapatan. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp 16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan sebesar Rp 34,15 triliun.
Sedangkan, rencana perubahan pendapatan daerah perubahan APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 35,27 triliun bertambah Rp 1,13 triliun atau naik 3,30 persen terhadap penetapan APBD 2023 sebesar Rp 34,15 triliun.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik, pihaknya siap menjalankan instruksi Pj Gubernur Jabar. Dia mengatakan, sudah melakukan pembahasan dengan jajarannya untuk menyusun strategi yang akan dilakukan.
Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemprov Jabar dan eksternal terus berjalan. “Pada prinsipnya instruksi pimpinan harus ditindaklanjuti. Kami sudah melakukan penghitungan, tentu kami akan berusaha merealisasikannya,” ujar Dedi Taufik, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, koordinasi dengan dinas terkait sangat penting. Karena, pendapatan yang bisa diraih dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Sekarang yang harus diperhatikan adalah menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara strategi dari kami pasti ada percepatan dengan adanya kenaikan target. Momentumnya sangat baik sejak pandemic Covid-19 berakhir,” papar Dedi Taufik.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, kenaikan target itu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Rencana perubahan pendapatan daerah perubahan APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 35,27 triliun bertambah Rp 1,13 triliun atau naik 3,30 persen terhadap penetapan APBD 2023 sebesar Rp 34,15 triliun.
“Perincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula Rp 23,69 triliun bertambah Rp 1,11 triliun atau naik 4,68 persen menjadi Rp 24,80 triliun. Pendapatan transfer semula Rp 10,43 triliun berkurang Rp 59,44 miliar atau turun 0,57 persen menjadi Rp 10,37 triliun," papar Bey.
Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 28,80 miliar bertambah 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp 106,57 miliar. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta memperhatikan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya TA 2023, belanja daerah pada perubahan APBD 2023 diasumsikan mengalami peningkatan.
Semula Rp 33,39 triliun bertambah Rp 2,42 triliun atau naik 7,13 persen menjadi Rp 36,35 triliun. Sementara dari sisi kebijakan pembiayaan, penerimaan pembiayaan semula Rp 873,28 miliar bertambah Rp 1,59 triliun atau naik 182,31 persen menjadi Rp 2,47 triliun. Pengeluaran pembiayaan semula Rp 1,09 triliun bertambah Rp 300 miliar atau naik 27,58 persen menjadi Rp 1,39 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
