REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut bersama Polres Garut, Jawa Barat, menyita sekitar 8.400 botol berisi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan peredaran miras ini melanggar ketentuan. 

Bupati menjelaskan, penyitaan itu dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti-Perbuatan Maksiat. “Hasil pengamanan menunjukkan bahwa sejumlah miras melampaui batas tersebut, dengan beberapa mencapai lebih dari 4,5 persen (kadar alkoholnya) dan ada yang alkoholnya tidak terukur,” kata dia, Kamis (23/11/2023).

Barang bukti miras yang disita nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 juta. Menurut Bupati, kasus miras tersebut akan diproses lebih lanjut karena melanggar ketentuan perda. Bupati pun menegaskan komitmen untuk tidak memberikan ruang peredaran miras atau minuman beralkohol di Kabupaten Garut. “Tidak boleh, tidak memberikan peluang, tidak ada ruang. Di Garut itu nol persen,” katanya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Usep Basuki Eko menjelaskan, penyitaan ribuan botol miras itu berawal dari patroli rutin yang dilakukan. Saat patroli, kata dia, ditemukan aktivitas di dua toko yang dinilai mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, menurut dia, didapati barang yang diturunkan di toko itu merupakan miras.

Petugas yang berpatroli lantas berkoordinasi dengan tim penyidik untuk melakukan pengusutan. “Saat itu melapor langsung ke saya dan tim dari penegakan PPNS diterjunkan ke lapangan. Terus saya juga bersama dari polisi saat itu bersama-sama langsung ke lapangan,” kata Usep.

Menurut Usep, berdasarkan hasil interogasi sementara terhadap sopir truk yang mengangkut miras tersebut, dikatakan miras akan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Pangandaran. Namun, kata dia, pihaknya tetap menyita ribuan botol miras sebagai barang bukti karena tempat kejadian perkara (TKP) di Garut.

“Bilangnya begitu (akan diedarkan ke Pangandaran), tapi bisa saja kan itu alibi ya. Bisa saja sebetulnya untuk diedarkan di Garut. Karena tahu Pangandaran tidak nol persen, alasan untuk Pangandaran, bisa saja kan begitu ya. Tapi, yang jelas, TKP di Garut,” kata Usep.

Usep mengatakan, pihaknya akan mengusut lebih lanjut kasus miras tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika