Ahad 10 Dec 2023 16:31 WIB

Pemilu Saat Puncak Musim Hujan, KPU Kuningan Diminta Antisipasi Bencana

KPU Kabupaten Kuningan diminta menyiapkan mitigasi bencana penyelenggaraan pemilu.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Irfan Fitrat
Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tanah longsor dan banjir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).
Foto: Dok Diskominfo Kabupaten Kuninga
Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tanah longsor dan banjir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN — Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diperkirakan bersamaan dengan masa puncak musim hujan. Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diminta melakukan persiapan mengantisipasi potensi bencana saat penyelenggaraan pemilu.

Penjabat Bupati Kuningan Iip Hidajat mengatakan, Kabupaten Kuningan memiliki potensi bencana longsor atau pergerakan tanah yang cukup tinggi saat musim hujan. Ada juga sejumlah aliran sungai yang berpotensi meluap dan memicu banjir.

Baca Juga

“Diperlukan kesiapsiagaan kita sebagai pelaku penanggulangan bencana untuk terus memonitor secara berkala informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman, serta melaksanakan upaya mitigasi kebencanaan,” kata Iip.

Pada Jumat (8/12/2023), digelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tanah longsor dan banjir di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Ciporang. Apel itu diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, juga masyarakat. 

Iip pun meminta KPU Kabupaten Kuningan melakukan sejumlah langkah mengantisipasi potensi bencana. Seperti menyosialisasikan dan memetakan wilayah rawan bencana hingga tingkat desa.

KPU juga diminta memberikan pertimbangan lokasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS) dan penyimpanan logistik pemilu. Selain itu, menyiapkan dan menyosialisasikan jalur evakuasi dan sumber daya manusia berdasarkan rencana kontingensi yang telah disusun.

Iip juga meminta semua pihak terkait mempersiapkan diri mengantisipasi potensi bencana saat musim hujan ini. “Kita harus meningkatkan pelayanan publik yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan siap hadir di tengah masyarakat yang memerlukan bantuan pada saat penanganan bencana,” kata Iip.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement