Rabu 28 Aug 2024 09:49 WIB

Bina Marga Jabar Targetkan Perbaikan 60,617 Km Jalan Rusak Selesai November Ini

Jalan berlubang di Jabar dari total 13.367 sisanya 61 lubang sedang ditangani

Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono
Foto: Dok Republika
Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar telah melakukan perbaikan jalan provinsi hingga Agustus 2024 sepanjang 156,850 Km berupa overlay AC WC dan beton. Sehingga, sisa jalan yang harus diperbaiki tersisa tinggal 60,617 Km.

"Sisanya yang sedang dalam pengerjaan adalah perbaikan jalan sepanjang 60,617 Km, ditargetkan selesai November 2024," ujar Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga

Menurut Bambang, untuk pemeliharaan rutin jalan berlubang dari total 13.367 lubang pada Januari-Agustus sudah ditangani sebanyak 13.306. "Sisanya 61 lubang sedang kita tangani," kata Bambang.

Di sisi lain, kata Bambang, telah terjadi bencana alam yang terjadi selama Januari-Juli 2024 di sejumlah titik jalan provinsi. Penanganan bencana alam Januari-Juli mayoritas wilayah Jawa Barat bagian Selatan didominasi oleh dataran tinggi dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi.

Penanganan Bencana longsor amblas terjadi 43 kali, banjir 3 kali, pohon tumbang 7 kali. Bencana longsor yang terjadi di sejumlah badan jalan provinsi, yaitu ruas jalan Cibadak-Cikidang-Pelabuhan Ratu Km Bdg 115+985, Sukanagara-Sindangbarang Km Bdg 158+600, Jampang Tengah-Kiaradua Km. Bdg135+900 dan Km Bdg142+900,

Bts Garut/Tasikmalaya- Singaparna Km 82+600 s/d Km 82+900, Bts Garut/Tasikmalaya -Singaparna Km 84+050, Sukanagara-Sindangbarang Km Bdg 165+700 dan Km Bdg 167,700 dan Sukanagara-Sindangbarang Km Bdg 158+600

"Alhamdulillah kita gerak cepat penanganannya oleh Tim Unit Reaksi Cepat Dinas BMPR Jabar,, sehingga jalan provinsi yang terdampak bisa cepat dilalui kendaraan," kata Bambang.

Anggota Tim URC yang selalu disiapsiagakan terdiri dari 2.338 pekerja lapangan dan 219 mandor, serta dipersiapkan juga sejumlah kendaraan dan alat berat.

Tim ini juga bahu membahu melakukan melakukan antisipasi kerusakan ruas–ruas jalan provinsi pada daerah perkotaan, lalu lintas padat, rawan kecelakaan, rawan bencana serta masukan masyarakat yang bersifat mendesak.

"Mereka melakukan Tim ini diturun untuk gerak cepat seperti penanganan bencana alam, penutupan lubang, bahkan hingga pemasangan rambu," kata Bambang.

Sedangkan untuk kondisi kemantapan jalan provinsi Jabar dari sepanjang 2.362,183 Km, kondisi jalan yang mantap mencapai 2.028,407 Km, sisanya yang belum mantap 333,776 Km. Kemantapan jalan provinsi ini mengalami peningkatan dari awal Desember 2023 mencapai 85,21 persen meningkat pada Juni 2024 capai 85,87 persen dan target Desember 2024 capai 86,72 persen.

Sedangkan kemantapan jalan berdasarkan Metode Survey dengan Metode Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS), kata dia, Semester 1 (Juni) 2024 per UPTD Dinas BMPR Jabar adalah untuk UPTD 1 meliputi wilayah Kota/Kab Bogor, Kota/Kab Bekasi, Cianjur, Depok 82,97 persen. Kemudian, UPTD 2 meliputi wilayah Kota dan Kab Sukabumi 78,41 persen, UPTD 3 meliputi wilayah Kab/Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Karawang, Purwakarta, Subang 89,85 persen, UPTD 4 meliputi wilayah Kab Garut dan Kab Sumedang 85,23 persen, UPTD 5 meliputi wilayah Kab/Kota Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Banjar 86,53 persen, dan UPTD 6 meliputi wilayah Kota/Kab Cirebon, Majalengka, Indramayu 90,12 persen.

Menurut Bambang, masih adanya jalan provinsi yang belum mantap. Hal itu terjadi, karena overload kendaraan yang kapasitasnya lebih dari kekuatan jalan sesuai dengan aturan yang ada maksimal 8 ton. Padahal kenyataannya kendaraan yang lewat itu banyak yang mencapai berat beban lebih dari 8 ton bahkan ada yang 20 ton. "Hal ini akan mempercepat kerusakan jalan meski sudah diperbaiki," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, umur teknis sejumlah ruas jalan provinsi yang ada sekarang sudah habis alias kadaluarsa. Tahun 2023 ruas jalan yang kadaluarsa mencapai 63 persen menurun menjadi 54 persen pada 2024. "Kendala lainnya kalau semua jalan yang belum mantap tersebut direkonstruksi memakan biaya sangat besar dan anggaran yang ada tidak memadai," kata Bambang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement