REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (PT INTI) bersama anak perusahaan yaitu PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS) saat ini sedang menggarap mega proyek Pembangunan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Targetnya, perangkat sistem pemantau penggunaan dan okupansi frekuensi radio bernama INTI MONFR400 ini akan diimplementasikan di 500 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2029.
Menurut Direktur PT INTENS Rizqi Ayunda Pratama, proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya INTI Group berkontribusi pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional.
"Dengan tingkat TKDN yang tinggi, produk ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi,” ujar Rizqi, Selasa (15/10).
Pada tahap perdana proyek ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pembelian delapan unit Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Portable dan tiga unit Argus Software. Yakni, melalui e-Katalog tertanggal 25 September 2024, untuk diimplementasikan pada proyek Pembangunan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable di beberapa lokasi.
Lokasi tersebut, di antaranya, Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng. Kemudian, Balai Monitor SFR Kelas II Aceh di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Serta, Balai Monitor SFR Kelas II Palu di Kota Palu dan Kabupaten Morowali
“Pilot project ini akan menjadi awal yang baik bagi INTI Group untuk terlibat secara langsung dalam national supply chain. Kami optimistis dapat mendukung target Kominfo untuk mengimplementasikan SMFR Transportable dengan potensi 500 area di Indonesia untuk dimonitor,” papar Rizqi Ayunda Pratama.
INTI MONFR400 adalah sebuah perangkat sistem yang digunakan untuk memantau frekuensi radio, serta menentukan arah atau lokasi dari sinyal pemancar radio. Perangkat ini dirancang untuk memantau penggunaan dan okupansi spektrum frekuensi radio (RF), sekaligus dapat digunakan untuk melacak dan menganalisis berbagai jenis transmisi radio serta membantu memastikan penggunaan gelombang radio yang efisien dan aman.
Perangkat ini, dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan yang mampu memberikan data pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara akurat dan real time. Keunggulan dari perangkat INTI MONFR400 di antaranya adalah,
satu-satunya produk Sistem Monitoring Frekuensi Radio yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia, dapat dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi, pemantauan dan streaming data I/Q dengan bandwidth waktu nyata 40 MHz dan lainnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria yang memberikan dukungan secara khusus pada INTI Group. Karena, Indonesia memiliki sumber daya dan teknologi yang mumpuni. Sehingga, industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan industri asing apabila tidak dilindungi dengan sebuah kebijakan yang membuka kesempatan bagi pelaku industri domestik untuk dapat masuk ke dalam national supply chain untuk berproduksi.
“Apabila produk domestik mendapatkan kesempatan untuk diuji di pasar nasional, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, dibarengi dengan peningkatan level maturity produk buatan dalam negeri tersebut,” kata Nezar Patria.
Perangkat yang tengah menjalani proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar 41,21 persen itu, rencananya dapat mendukung roadmap Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mengimplementasikan SMFR Transportable pada setiap balai monitor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Rencananya, proyek yang merujuk pada Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Transportable ‘INTI MONFR400’ Tahun Anggaran 2024 tertanggal 01 Oktober 2024 itu rampung pada Desember 2024. Targetnya, inisiasi dukungan terhadap penggunaan produk dalam negeri itu akan berlanjut secara berkesinambungan pada tahun anggaran 2025-2029.
“Jadi semua belanja pemerintah yang mencapai Rp3.600 triliun itu mau diarahkan lewat satu kebijakan supaya penggunaan produk lokal meningkatkan TKDN ini bisa dicapai dengan target. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita enggak ada affirmative action itu, maka industri di dalam negeri itu akan kalah bersaing dengan luar,” papar Nezar Patria.
Sementara menurut Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Eko Riyanto Sutomo, kebutuhan infrastruktur yang selama ini menggunakan produk impor, pada akhirnya kini telah dapat dipenuhi oleh perusahaan nasional. Perusahaan dalam negeri pun, dapat memproduksi perangkat dengan pemenuhan TKDN yang tinggi di fasilitas produksi PT INTI (Persero). “Ini adalah sebuah terobosan yang bagus sekali bagi pelaksanaan tugas kami,” ujar Eko Riyanto Sutomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika