REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti dua persoalan penting di sektor pendidikan, yakni penyaluran bantuan pendidikan menengah universal serta masih adanya penahanan ijazah siswa oleh sekolah.

Hal itu diutarakan dirinya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).

“Kami menerima aspirasi dari kepala sekolah dan guru swasta yang mempertanyakan penyaluran bantuan pendidikan menengah universal. Kemudian dari orangtua siswa, yang sampai saat ini masih banyak ijazah yang belum diberikan oleh pihak sekolah utamanya swasta,” ujar Ono.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta ketegasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntaskan persoalan tersebut khususnya penahanan ijazah yang masih dilakukan oleh pihak sekolah terhadap para peserta didiknya.

“Jadi kami ingin ada statement yang clear dan jelas terkait kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan ijazah,” kata Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat itu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir pada acara itu langsung menanggapi apa yang disampaikan Ono. Dia menerangkan, bantuan pendidikan menengah universal akan diberikan utuh bila sekolah swasta menyerahkan seluruh ijazah siswa yang tertahan.

“Sekolah sudah sepakat dengan pemerintah provinsi akan memberikan ijazah pada seluruh masyarakat yang menunggak, kemudian kompensasinya adalah pemerintah provinsi mencairkan dana BPMU. Jadi nanti sekolah yang sudah mengembalikan ijazah 100 persen akan kita bayarkan BPMU-nya. Kalau belum 100 persen, belum akan kita bayarkan,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika