REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bisnis pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat sudah merasakan dampak adanya larangan study tour sekolah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Okupansi lesu sejak Januari 2025.
"Selain daya beli, adanya kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran dan larangan study tour siswa ini sangat berdampak. Kita dari Januari okupansi terus turun sekitar 30 persen. Sempet naik di libur lebaran, habis itu turun lagi," ujar Koordinator Promosi PHRI KBB, Librantara saat dikonfirmasi, Jumat (23/5).
Librantara mengatakan, sekarang sudah tidak ada lagi kunjungan siswa dari wilayah luar Bandung Barat khususnya Jabodetabek dan sekitarnya sejak adanya kebijakan larangan study tour oleh Dedi Mulyadi. Kondisi kian diperparah dengan kebijakan serupa yang diterapkan di Banten.
Padahal, kata dia, kegiatan study tour siswa sangat mendongkrak okupansi kunjungan terhadap bisnis pariwisata di Bandung Barat. Khususnya saat weekday. "Biasanya itu kan kunjungan siswa itu weekend kebanyakan, tapi sejak adanya kebijakan jadi gak ada," kata Librantara.
Sedangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran, dampaknya sangat dirasakan penginapan dan hotel yang sebagian omzetnya mengandalkan kegiatan dari instansi pemerintahan maupun BUMN. "Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Sampai sekarang memang belum ada laporan perusahaan yang mengirangi karyawan, dan jangan sampai. Kemarin ada 1 perusahaan yang melapor akan mengurangi, tapi belum. Mudah-mudahan tidak sampai ke arah sana," kata dia.
Librantara melanjutkan, semua perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di bawah PHRI Bandung Barat sudah berembuk untuk mencari solusi mengatasi dampak lesunya okupansi imbas kebijakan pemerintah. Sebanyak 28 perusahaan sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam memberlakukan diskon.
"Kami sudah berembuk, kalau turun harga gak baik terhadap okupansi. Jadi kami strateginya promosi bersama gimana caranya wisatawan yang ke Bandung Barat itu nginepnya bukan di Kota Bandung, tapi di Bandung Barat. Kami berikan harga spesial atau diskon, misalnya kunjungan ke Floating Market nanti dapat vocer atau diskon nginep di hotel," paparnya.
Pelaku bisnis pariwisata juga berharap peran dari pemerintah untuk mempromosikan. "Selaian kami berinovasi, tentunya peranh pemerintah sangat diharapkan minimalnya bisa mempromosikan supaya kunjungan ke Bandung Barat ini bisa naik lagi," kata dia.
Terpisah, General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang Sapto Wahyudi mengatakan, sejak adanya kebijakan larangan study tour itu ada puluhan rombongan sekolah yang membatalkan kunjungan. "Kalau dari Januari itu sudah ada sekitar 50 rombongan yang cancel atau puluhan ribu pack atau orang. Jadi memang dampaknya itu terasa sekali," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika