Ahad 17 Aug 2025 16:32 WIB

HUT RI ke 80, Masyarakat Tionghoa di Bandung Beri Pesan Ini

Masyarakat Tionghoa Peduli rutin melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Arie Lukihardianti
Upacara bendera merah putih memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke 80, Ahad (17/8/2025) di Sekolah Trimulia, Jalan Dr Djunjunan Pasteur, Kota Bandung.
Foto: M Fauzi Ridwan
Upacara bendera merah putih memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke 80, Ahad (17/8/2025) di Sekolah Trimulia, Jalan Dr Djunjunan Pasteur, Kota Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Etnis Tionghoa yang tergabung dalam masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melaksanakan upacara bendera merah putih memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke 80, Ahad (17/8/2025) di Sekolah Trimulia, Jalan Dr Djunjunan Pasteur, Kota Bandung. Sejumlah pesan disampaikan mereka untuk pemerintah.

Upacara dipimpin oleh Inspektur upacara Dirbang Riset RSPAD Gatot Subroto Brigjen TNI Jonny. Para peserta upacara siswa sekolah dari berbagai sekolah di Kota Bandung. Kegiatan pun diisi oleh pemberian santunan untuk veteran pejuang Indonesia.

Baca Juga

Seusai upacara, Brigjen TNI Jonny mengatakan masyarakat Tionghoa memilih peran penting dalam mengisi kemerdekaan dan menghargai jasa pahlawan. Sekaligus, memberikan penghargaan dan santunan kepada 500 veteran Kota Bandung dan Jawa Barat dan dilanjutkan pesta rakyat.

“Momentum ini untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-80, terutama dari masyarakat Tionghoa yang setiap tahun berpartisipasi," ujar Jonny.

Perwakilan MTP, Djoni Toat mengatakan masyarakat Tionghoa Peduli rutin melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan. Pasca Covid-19, pihaknya menggelar upacara secara mandiri di berbagai sekolah.

“Pertama di Yayasan Harapan Kasih, lalu di Citra Cemara, dan tahun ini di Trimulia. Tahun depan sudah ada sekolah lain yang mengajukan diri," kata dia.

Ia menyebut upacara di sekolah bagian dari kepedulian agar generasi muda menghargai jasa para pahlawan. Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan yang dibuat. “Kalau ada aturan, tolong dampaknya dipikirkan. Kadang tujuannya ke pengusaha, tapi yang terdampak justru masyarakat bawah," katanya.

Ia mencontohkan terkait isu royalti dan ramai kenaikan PBB yang dinilai akan berdampak kepada masyarakat kelas bawah. "Itu yang perlu diperhatikan, termasuk soal pajak dan hak cipta yang sekarang ramai dibicarakan,” kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement