REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati menegaskan pentingnya memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan Jabar. Hal itu disampaikan usai rapat kerja bersama Bappeda Jabar, Biro Kerja Sama Pemerintahan dan Otonomi Daerah, DPMPTSP, DPMD, serta BPKAD, pada hari Kamis (28/8/25).
Menurut Rahmat, pembahasan dalam rapat menitikberatkan pada tiga isu besar. Yakni, optimalisasi pembangunan Kawasan Segitiga Rebana, penataan Cekungan Bandung, dan percepatan pembangunan Jawa Barat bagian selatan.
“Komisi I menilai ketiga isu tersebut sangat strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memeratakan pembangunan di Jawa Barat,” kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan, kawasan Rebana yang meliputi tujuh daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, dan Sumedang diproyeksikan menjadi pusat industri terbesar dunia. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan yang dipimpin langsung oleh gubernur bersama kepala daerah setempat.
“Fungsi infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban di Subang dan BIJB Kertajati di Majalengka harus terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas dan logistik. Di saat yang sama, pendidikan vokasi juga harus disiapkan agar anak-anak muda Jabar siap memasuki dunia kerja,” ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, Rebana bukan hanya kawasan industri dan investasi, melainkan juga motor penggerak pemerataan pembangunan di wilayah timur laut Jabar. “Kuatnya kelembagaan akan mempercepat kesiapan tenaga kerja, tumbuhnya UMKM, kewirausahaan, serta meminimalisasi gangguan keamanan di sekitar kawasan,” katanya.
Terkait penataan Cekungan Bandung, Komisi I menyoroti enam isu prioritas lima tahun ke depan, mulai dari pengendalian tata ruang, penataan permukiman, hingga penguatan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan.
“Pemerintah provinsi bersama kepala daerah di Bandung Raya perlu segera mengaktifkan kembali badan pengelola Cekungan Bandung agar pengembangan wilayah ini lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Rahmat.
Untuk kawasan Jabar Selatan, Rahmat menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta penguatan perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan berperspektif kebencanaan.
“Perpres Nomor 87 Tahun 2021 sudah mengamanatkan percepatan pembangunan Rebana dan Jabar Selatan. Karena itu, perlu ada badan pengelola khusus yang dipimpin gubernur agar pembangunan berjalan lebih terarah, melibatkan dunia usaha, kelompok muda, dan organisasi kepala desa,” katanya.
Rahmat menegaskan, Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata besar yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. “Pengembangan destinasi dan desa wisata perlu menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara langsung,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rahmat menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Jabar meminta gubernur untuk memberikan perhatian khusus dalam penguatan kelembagaan sekaligus menyiapkan rancangan program 2026 dan seterusnya sesuai dengan RPJMD.
“Komisi I mendorong gubernur agar semakin optimal menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat, sekaligus memastikan pembangunan Jawa Barat istimewa berjalan lebih cepat, merata, dan berkeadilan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika