REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan perbaikan Gedung DPRD Jabar akibat dirusak oleh massa aksi saat demonstrasi Jumat (29/8/2025) hingga Ahad (31/8/2025) mencapai Rp 10 miliar. Anggaran yang bakal digunakan untuk perbaikan, berasal dari realokasi anggaran Pemprov Jabar.

"Kita belum hitung ya, tapi ya kalau perbaikan gedung segala macam sih ya kalau Rp 10 (miliar) nyampai lah," ujar Dedi kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (1/9/2025).

Dedi mengatakan, pihaknya akan melakukan realokasi anggaran APBD Jawa Barat dan DPRD Jabar dengan total kebutuhan mencapai Rp 150 miliar. Setelah direalokasi, dana tersebut bakal digunakan untuk mendukung BPJS Kesehatan sektor informal, perbaikan infrastruktur.

"Hampir pakai infrastruktur, penggantian motor rusak, mobil rusak, toko harus dibangun kembali, kemudian orang harus dijamin selama mereka nganggur," katanya.

Menurut Dedi, pihaknya bersama kabupaten dan kota juga akan menyiapkan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Kegiatan tersebut diantaranya membersihkan saluran, kegiatan padat karya dan proyek infrastruktur lainnya.

Dedi menambahkan pihaknya mendukung langkah DPRD Jabar yang mengeluarkan maklumat mendukung sejumlah agenda dan aspirasi masyarakat mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset hingga ditertibkan program Kartu Indonesia Pintar.

"Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi ya kita mendukung penuh," kata dia.

Sementara menurut Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa, realokasi anggaran dilakukan berasal dari dana perjalanan luar kota termasuk dana silpa. Pihaknya masih mendata dan menganalisis dana yang dapat direalokasikan. "Kami mendukung penuh efisiensi anggaran DPRD Jabar untuk dialokasikan ke kepentingan masyarakat yang mendesak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika