REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran dari Lembaga Advokasi Anggaran, Nandang Suherman mengkritik pejabat Pemprov Jawa Barat (Jabar) mulai dari Gubernur Jabar, Wakil Gubernur Jabar dan jajaran serta DPRD Jabar yang masih mewah dalam menggunakan dana APBD Jabar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat yang masih kesulitan ekonomi.
"Fasilitas pejabat publik masih luar biasa, tidak masuk logika akal sehat seharusnya prihatin terlebih dahulu harusnya melakukan perbaikan dan perubahan agar menjadi contoh tapi tidak melakukan itu," ujar Nandang, saat dihubungi, Selasa (9/9/2025).
Dari lima kali perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran dana APBD, Nandang menduga Gubernur Jabar tidak berani mengurangi dana DPRD Jabar. Hal itu diduga agar dukungan dari DPRD Jabar tidak berkurang.
Termasuk DPRD Jabar, kata dia, diduga tidak berani mengubah anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Sementara itu, yang diotak-atik hibah dan merealokasi dana infrastruktur.
Ia tidak menutup mata dan mengakui bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berhasil melakukan rasionalisasi bahkan memotong belanja barang dan jasa. Namun, efisiensi anggaran untuk dirinya sendiri diduga tidak berani untuk dilakukan.
"Kalau untuk dirinya dia tidak berani itu yang menurut saya ironis di tengah kesusahan ekonomi ngedrop," katanya
Nandang pun menyoroti pejabat Pemprov Jabar yang masih mendapatkan fasilitas mewah dari APBD Jabar. Termasuk, untuk tunjangan tambahan penghasilan. Ia mencontohkan Sekda Jawa Barat dapat meraup tunjangan tambahan penghasilan mencapai Rp 70 juta per bulan. "Dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat masih mewah," kata dia.
Nandang mengatakan, kebijakan anggaran untuk Gubernur Jabar dan wakilnya serta DPRD Jabar tahun 2021-2025 ditandatangi oleh eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, di masa kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hal tersebut tidak dilakukan perubahan.
Nandang mencontohkan untuk tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar tahun 2025, rata-rata anggota akan mendapatkan hingga Rp 70 juta. Sementara itu, operasional Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam setahun mencapai kurang lebih Rp 28 miliar.
"Gubernur operasional Rp 28 miliar untuk berdua bersama wakil, per bulan gede juga. Yang selama ini menurut Dedi Mulyadi sudah dilakukan efisiensi ternyata efisiensi yang cetek-cetek seperti baju dinas, sementara yang gede tidak diganggu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika