REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban, di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan dana talang agar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan.
Operasional SPPG yang berada di Kampung Cibodas RT 02/08, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, KBB itu terpaksa berhenti sementara usai saldo sebesar Rp1 miliar raib dari rekening. Mereka, diduga jadi korban phising atau penipuan digital. Sampai saat ini SPPG tersebut belum beroperasi lagi. Ada sekitar 3.500-an penerima manfaat yang terdampak. Kemudian sebanyak 53 pegawai juga turut dirumahkan imbas kasus tersebut.
"Sampai sekarang ya belum bisa beroperasi lagi, karena kan saldo kita hilang sekitar Rp1 M. Ya kalau bisa dari BGN itu memberikan dulu dans talang, dari BGN mengesampingkan dulu masalah yang saldo hilang. Jadi BGN bisa meng-cover dulu dana operasional SPPG," ujar Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan saat ditemui, Rabu (5/11/2025).
Dia mengatakan, sekolah di wilayah itu sudah menagih agar operasional SPPG dibuka kembali namun pihaknya tak bisa berbuat banyak. Setiap hari memasak untuk 3.500 porsi untuk didistribusikan ke sejumlah sekolah, antara lain SDN Galanggan 1, SDN Cibodas 1, SDN Cibodas 3, SMPN 2 Batujajar, MTs Banuraja, MI Cihurip. SMP IP, SMKS Kesfam Batujajar.
"Memang saya diteror sama anak sekolah, sama guru, kapan bisa dibagikan lagi MBG-nya. Saya minta maaf, belum bisa," kata dia.
Jika dihitung, anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPPG miliknya bisa mencapai Rp70 juta per hari. Rinciannya Rp35 juta untuk membeli bahan baku dan sisanya untuk membayar pekerja. "Ya paling aman itu ada saldo sekitar Rp60 juta sampai Rp70 juta per hari, karena saya buat memenuhi porsi MBG untuk 3.400-an orang itu belanja bahan sampai Rp35 jutaan," kata Hendrik.
Hendrik berharap SPPG miliknya bisa segera beroperasi lagi sehingga bisa kembali menopang roda perekonomian dan pemenuhan gizi warga sekitar. Saat ini pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim, namun belum ada tindaklanjut untuk penyelesaiannya.
"Sudah lapor ke Bareskrim, informasinya akan dilimpahkan ke Polda Jabar. Harapan saya bisa segera dioperasikan lagi, 53 pegawai saya di luar ahli gizi, juru masak, akuntan, itu semuanya merupakan warga setempat. Mereka sangat terbantu bekerja di sini," papar Hendrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika