REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi mendapat kucuran dana Rp 50 miliar untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dari World Bank melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, bantuan tersebut akan didapat selama 18 bulan periode tahun 2026 hingga 2027. Yakni, dalam bentuk motor sampah sebanyak 34 unit, mobil pick-up 67 unit, dan truk sampah sebanyak tujuh unit, dengan rincian, mobil compactor sebanyak lima unit, satu unit wing box, dan satu unit dump truck.
"Dari total 14 kota dan kabupaten yang menerima dukungan ISWMP, Cimahi menjadi salah satu daerah dengan alokasi terbesar. Totalnya kita dapat Rp50 miliar tapi dalam bentuk fasilitas dan sarana untuk persampahan," ujar Adhitia di Pemkot Cimahi, Selasa (25/11/2025).
Selain dukungan transportasi pengangkutan, kata dia, kucuran dana itu juga digunakan untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong di Jalan Kolonel Masturi, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, dari 50 menjadi 75-80 ton per hari.
"Cimahi juga akan dibantu untuk penyempurnaan konstruksi fisik atau bangunan TPST Santiong dan Lebak Saat. Yang awalnya kita hanya memiliki kapasitas 50 ton per hari, dengan tambahan mesin baru maka akan dioptimalisasi menjadi 80 ton lebih per hari," kata Adhitia.
Kota Cimahi juga sedang mengupayakan pengadaan Refuse-Derived Fuel (RDF) baru di wilayah Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Lokasi itu, rencananya akan mengelola 10 ton sampah setiap harinya.
Menurut Adhitia, dengan bantuan yang didapatkan maka menjadi sebuah perkembangan penting dan strategis bagi Kota Cimahi dalam menjawab tantangan serius penanganan sampah, di tengah proyeksi pengetatan fiskal pada tahun-tahun mendatang. Apalagi, Kota Cimahi sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah usai adanya pembatasan pembuangan di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.
Dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat melalui program ini, kata dia, didesain untuk menutup rantai penanganan sampah dari awal hingga akhir. Program ISWMP pemerintah puaat bagi Cimahi akan diarahkan untuk optimalisasi penanganan sampah secara menyeluruh dari tingkat rumah tangga hingga ke instalasi pengolahan akhir.
"Kita fokuskan untuk optimalisasi penanganan sampah end-to-end. Di mana kita juga akan fokus penanganan sampah ini mulai dari hulu, jadi tidak hanya di hilirnya saja atau di TPST-nya saja," katanya.
Pemkot Cimahi sendiri saat ini sedang dihadapkan terhadap permasalahan pengelolaan sampah karena adanya pembatasan di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti. Pembatasan dihitung per dua pekan sekali.
Kuota untuk Kota Cimahi, maksimal 119,16 ton per hari atau 1.668,24 per dua minggu. Bahkan pekan ini, kata Rini, terjadi kendala teknis di TPA Sarimukti yang membuat pengangkutan sampah menjadi terhambat. Kondisi itu menyebabkan terjadinya tumpukan sampah di TPS hingga bermunculan TPS liar.
"Kalau rumah tangga aja sama 230-250 ton produksi sampahnya setiap hari, sedangkan kan pembuangan itu dibatasi. Dengan adanya bantuan ini tentunya ke depannya kami targetkan sampah yang dibuang ke TPA ini semakin menipis," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika