REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di Jabar, Selasa (25/11/2025).
Penandatanganan dilakukan antara Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin disaksikan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Hal itu sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama sebelumnya, khususnya terkait penguatan layanan, pengembangan infrastruktur, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan kajian strategis perkeretaapian di Jawa Barat.
Dalam PKS tersebut, Pemprov Jabar dan PT KAI sepakat memperkuat identitas layanan kereta api melalui penamaan dan pengembangan Kereta Api Wisata "Jaka Lalana" serta Kereta Api Kilat "Pajajaran".
"Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, disaksikan oleh Pak Wamenhub, berkomitmen dengan Direktur PT KAI untuk mengembangkan perkeretaapian di Jawa Barat," kata Dedi.
Dedi mengungkapkan, PKS itu memberi ruang besar untuk percepatan berbagai program strategis transportasi rel di Jabar.
Ia menjelaskan, rencana pengembangan kereta pariwisata Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur yang akan diberi nama "Jaka Lalana" sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis jalur rel. "Kereta pariwisata Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur, namanya Jakalalana," kata Dedi.
Selain itu, Pemprov Jabar bersama PT KAI akan memperkuat layanan angkutan hasil pertanian dan perdagangan dari wilayah Jabar menuju Jakarta, Cirebon, dan Banjar melalui pengembangan lokomotif dan gerbong khusus dengan nama "Kereta Api Tani Mukti". "Penyediaan lokomotif dan gerbong untuk mengangkut hasil pertanian dan perdagangan pada rute Jakarta-Cirebon serta Jakarta-Banjar," kata Dedi.
Dedi juga menegaskan dukungan terhadap pengembangan kereta listrik Padalarang–Cicalengka. Hal itu sebagai bagian dari upaya untuk mendukung mobilitas harian masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
Tak hanya itu, adapula pengembangan rute Nambo–Citayam untuk peningkatan headway Stasiun Nambo menjadi bagian kajian strategis yang disepakati untuk memperkuat jaringan rel di wilayah utara Jabar.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar satu setengah jam, bahkan dapat dipersingkat hingga satu jam.
"Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar satu setengah jam," katanya.
Layanan itu direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar, dengan waktu tempuh sekitar dua jam. "Kemudian dari Kota Bandung menuju Garut, Tasikmalaya hingga Banjar dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam," katanya.
Dedi mengakui, seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat. Karenanya, ia berharap sinergi antara Pemda Provinsi Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.
"Mantap tidak? Untuk itu doakan agar kami bisa mendapat dukungan pembiayaan dalam memenuhi seluruh cita-cita besar ini. Semoga Pemdaprov Jawa Barat berjodoh dengan PT KAI," kata Dedi.
Ia juga menambahkan bahwa Pemdaprov Jabar dan PT KAI akan memperluas jaringan transportasi publik di Bandung serta mendorong integrasi layanan hingga Karawang. Ia berharap, kerja sama itu membuat mobilitas masyarakat Jawa Barat semakin lancar. "Semoga perjalanan dari Jawa Barat menuju Jakarta lancar," katanya.
Kedua pihak juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong sebagai fase awal, serta melanjutkan penataan pada stasiun-stasiun lain sesuai kesepakatan bersama.
Selain itu, PKS mencakup penyusunan kajian yang meliputi pengembangan kereta api untuk pedagang, petani, dan peternak dengan nama KA Tani Mukti, peningkatan infrastruktur perkeretaapian, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, dan optimalisasi aset serta layanan antarmoda.
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama, dibentuk pula Joint Working Group, yang bertugas melakukan koordinasi teknis dan penyusunan rencana kerja secara bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika