REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah daerah melakukan langkah strategis untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kinerja optimal. Penataan tersebut dinilai penting agar aset dan perusahaan milik Pemprov Jabar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Komisi III untuk mengevaluasi kinerja sejumlah mitra kerja pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).
Menurut Jajang, evaluasi dilakukan terhadap sejumlah sektor yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Salah satunya melalui peninjauan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon untuk memantau perkembangan penerimaan pajak setelah penetapan APBD Perubahan.
“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Jajang.
Namun, ia menyebut masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satunya berkaitan dengan angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang masih cukup tinggi.
Jajang memperkirakan capaian PKB saat ini berada di kisaran 90 persen dari potensi. Karena itu, ia menilai peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh P3D di Jawa Barat.
Selain sektor pajak, Komisi III turut menyoroti kinerja Bank BJB Kantor Wilayah III di Kabupaten Cirebon. Meskipun mencatatkan pertumbuhan, DPRD memberikan catatan terkait Loan to Deposit Ratio (LDR).
“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya,” katanya.
Jajang berharap Bank BJB dapat lebih aktif mendorong masyarakat menyimpan dananya di bank tersebut. Terlebih, BJB memiliki dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Dengan dukungan tersebut, ia berharap BJB mampu memperkuat daya saing dan meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan dengan perbankan nasional.
Komisi III juga mendorong agar investasi yang masuk ke Jawa Barat memberikan dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Jajang berharap investasi tidak hanya berorientasi pada padat modal, tetapi juga memperbanyak investasi padat karya.
“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” ujarnya.
Sementara terkait BUMD, Komisi III meminta adanya langkah penyehatan terhadap perusahaan daerah yang kinerjanya belum maksimal. Penataan tata kelola dan optimalisasi aset diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika